murniramli

Kenapa guru menolak sertifikasi ulang di Jepang ?

In Manajemen Sekolah, Pendidikan Jepang on Mei 21, 2007 at 2:02 am

Hari Sabtu yang lalu diadakan Temu Ilmiah PPI Jepang tingkat Chubu area, dan saya termasuk salah seorang presenter menyampaikan kajian tentang Sertifikasi Ulang Lisensi Mengajar, Sebuah Paradigma Baru Profesionalisme Guru di Jepang.  Studi yang saya lakukan akhir tahun yang lalu itu cukup alot, karena diselingi dengan persiapan penelitian di Indonesia.

Hasil wawancara dan studi literatur polemik pemikiran pakar pendidikan Jepang tentang kasus ini menyimpulkan bahwa guru/pakar sebagian besar menolak dan menyangsikan keputuasan ini akan berjalan mulus.  Beberapa alasan yang berhasil saya himpun adalah :

  1. Sertifikasi ulang seakan-akan menempatkan guru sebagai pihak yang salah dan penuh kekurangan.  Tuduhan semacam ini sangat ditentang oleh guru. 
  2. Sertifikasi ulang dianggap mementahkan proses awal memperoleh sertifikat mengajar yang memakan waktu dan proses training yang diikuti selama masa mengajar juga proses belajar mandiri yang didapat guru selama masa kerjanya.
  3. Kebijakan ini dianggap tidak sejalan dengan Evaluasi Guru (kyouin hyouka) dan evaluasi sekolah (gakkou hyouka) yang tengah dilaksanakan di sebagian besar sekolah.  Proses pembaruan dianggap mementahkan hasil kedua evaluasi.
  4. Kebijakan ini dianggap sebagai salah satu cara untuk memberhentikan guru-guru senior sejalan dengan upaya pemerintah Jepang untuk memangkas anggaran pembiyaan pegawai negeri (slim cut).
  5. Sertifikasi ulang dengan model training setiap 10 tahun akan tumpang tindih dengan program in-service training yang diselenggarakan oleh MEXT atau The Board of Education (kyouikuiinkai).
  6. Waktu training selama 30 jam akan menjadi hambatan bagi guru-guru Jepang yang dikenal memiliki jam kerja terlama, dibandingkan guru-guru di dunia.  Guru-guru di Jepang harus berada di sekolah pagi-pagi dan pulang larut malam dari hari Senin hingga Jumat.  Pelaksanaan training akan efektif jika dilakukan pada malam hari atau hari Sabtu, namun banyak pula guru yang menjadi pembina estrakurikuler yang harus masuk di hari Sabtu.  Dengan jam kerja yang padat dan tanggung jawab yang menumpuk, banyak guru akan menolak atau tidak dapat mengikuti training.
  7. Keterbatasan dana. Training yang seyogyanya dibiayai oleh pemerintah kelihatannya sulit terpenuhi dengan keterbatasan anggaran pendidikan dari tahun ke tahun.  Sementara pembiayaan kuliah secara mandiri akan mendapat protes dari sebagian guru dengan status gaji yang tidak mengalami kenaikan. Guru-guru muda berusia antara 23-33 tahun akan mengalami kesulitan karena tingkat gaji yang masih rendah.
  8. Kurikulum training yang sama dengan pendidikan keguruan.  Kurikulum yang sama dengan yang mereka tempuh di jenjang S1 akan menimbulkan kebosanan bagi para peserta dan tidak memperbaiki kemampuan atau profesionalisme guru sebagaimana yang diharapkan.
  9. Perhatian terhadap perkembangan siswa satu per satu sebagaimana yang ditekankan oleh MEXT kepada setiap guru akan berkurang dengan sibuknya guru menjalani proses sertifikasi ulang.
  10. Pemahaman bahwa metode ajar terbaik adalah berasal dari pengalaman dan bukan training.  Rata-rata guru di Jepang berumur 42 tahun, dan memiliki kurang lebih 20 tahun masa kerja.  Pemahaman bahwa kemampuan mendidik diperoleh melaui pengalaman yang panjang masih sangat kental di Jepang, sehingga kemungkinan guru-guru senior berumur 50 tahun ke atas tidak berminat mengikuti program sertifikasi ulang.
  11. Sertifikasi ulang yang masih dibebankan kepada guru berumur 60 tahun dianggap tidak bermakna apa-apa karena masa pension guru di Jepang adalah 60 tahun.  Tindakan ini akan dianggap sebagai pemborosan dana dan waktu.  
  12. Penanggungjawab pelaksanaan : negara, daerah atau universitas terakreditasi ? Tanggung jawab pelaksanaan program sangat terkait erat dengan masalah pendanaan dan isi pengajaran.  Jika diberikan kepada negara, maka keseragaman akan muncul, dan kegagalan mempresentaiskan fakta daerah akan terjadi.
  13. Wewenang kepada universitas pelaksana.  Terbatasnya universitas yang diakreditasi sebagai lembaga penyelenggara training akan menyulitkan guru-guru di pedalaman untuk mengaksesnya.
  14. Kebijakan berpola top down dianggap sudah tidak umum lagi di Jepang, sebab pemerintah pusat sendiri mendorong sekolah-sekolah untuk melakukan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program secara mandiri. Atau dengan kata lain mendorong pola bottom up.
  15. Kebijakan ini akan menurunkan minat generasi muda Jepang untuk menjadi guru. Berdasarkan data tahun 2004, terdapat 16,684 orang yang memiliki sertifikat mengajar SD dan hanya 18.3% yang benar-benar memilih profesi sebagai guru.  Demikian pula di tingkat SMP, terdapat 45,808 orang pemegang lisensi mengajar dan hanya 3.2% yang menjadi guru.  Di tingkat SMA hanya 2.5% dari 64,093 orang yang memiliki lisensi mengajar berminat menjadi guru. 

Fenomena ini menunjukkan rendahnya minat generasi muda Jepang saat ini untuk menjalani profesi sebagai guru.  Beberapa alasan yang mereka ungkapkan adalah karena profesi guru semakin berat bebannya sejak banyaknya kasus kejahatan di sekolah dan kerasnya tekanan dari orang tua dan masyarakat yang menuduh kelalaian guru sebagai  penyebab semua masalah kriminal di sekolah.  Ditambah lagi, sejak tahun lalu pemerintah menurunkan gaji guru dan memberlakukan sistem evaluasi guru yang memungkinkan terjadinya penurunan jumlah gaji.

Iklan
  1. Bagaimana dengan pertimbangan Pusat yang mungkin sebagian besar melatarbelakangi munculnya ide/kebijakan ini, seperti kesenjangan antar-daerah dan kualitas umum pendidikan Jepang sendiri, Mbak? Apakah bisa diobservasi lebih lanjut juga tipe dan keberadaan “rerasan” ketidaksetujuan ini, Mbak?
    Sekaligus tanya, kemungkinan rotasi rutin guru antar-prefektur mungkin tidak ya Mbak? Soalnya ada teman Guru SD Akita bisa pindah Miyagi, itu pun gara2 nikah dengan orang Miyagi (Sendai).
    Eniwe, Pemerintah Jepang dalam hal ini mirip dengan Pemerintah Indonesia, tau dan sadar akan kondisi pendidikannya yang tambah buruk saja, tapi kunci vital dengan menaikkan anggaran pendidikan masih saja alot.
    Nuwun dan maaf, MSR

    murni : kesenjangan pendidikan antar daerah kelihatannya tak terlalu menyolok di Jepang. Ada kecenderungan bahkan untuk menunjukkan kemampuan dan karakter daerah. Kesan saya kalau mengikuti seminar nasional, terlihat tidak ada keseragaman dalam pelaksanaan kebijakan. Keluarnya kebijakan itu memang salah satu alasannya karena turunnya mutu pendidikan, makanya ide gakuryoku testo muncul lagi (diberlakukan pertama kali tahun 60-an), tapi ini pun ditentang oleh nikkyouso dan zenkyou (teacher union) yang mendominasi daerah2.
    Menmpelajari lebih jauh tipe dan keberadaan `rerasan` itu cukup sulit di Jepang, jawaban yg saya peroleh hanya bisa jika interview bersifat informal, bukan dalam forum resmi. Kepala sekolah yg saya wawancarai seperti di Indonesia juga, agak menutupi, tetapi dalam perbincangan sambil makan/minum, biasanya mereka lebih terbuka. Saya mesti belajar teknik interview yang bergaya qualitative, bukan survey interview seperti yg biasa dilakukan. Tatemae tampaknya masih mendominasi kalo masalah yg agak `nyerempet-nyerempet` ditanyakan.

    Rotasi guru bisa terjadi, tapi sangat jarang terjadi antar prefekture, kecuali dg alasan tertentu seperti pernikahan tadi. Rotasi biasanya dalam lingkup prefekture. Apply menjadi guru yang dilakukan oleh teman2 lulusan S1 di Meidai, umumnya menyesuaikan daerah asal. Misalnya teman yg berasal dari Shiga akan apply ke Shiga, demikian pula yg tinggal di Nagoya, umumnya apply di Aichi ken. Ini karena kriteria penerimaan salah satunya mengutamakan daerah asal. Masalah jinji (personnel) menjadi tanggung jawab daerah sepenuhnya sejak desentralisasi.

  2. Trima kasih jawabannya Mbak.

    Saya masih “curiga” bahwa sertifikasi guru ini yang menentang lebih banyak guru2 di kota/prefektur makmur yang sudah lebih maju. Ya bagi mereka hanya “buang enerji/waktu”. Tapi bagi yang di daerah, hal ini penting, karena isu kualitas maupun kesenjangan tadi. Jadi, memang bisa dimaklumi bahwa Pusat punya ide untuk mengontrolnya.

    Kalo pun dugaan di atas keliru, minimal ini bisa menunjukkan “kebijakan setengah hati” desentralisasi Jepang tampaknya. Kepalanya dilepas untuk cari mangsa sendiri, tapi buntutnya masih digendoli, bahkan diberi pemberat :-). Atau sebenarnya kembali kepada ogahnya Pusat mengucurkan lebih banyak anggaran pendidikan?

    Ya sudah, tak tunggu lanjutan tulisannya Mbak.

    Mdtk, MSR

  3. Thanks Mbak, menarik sekali paparannya.
    Saya mau tahu bagaimana guru di Jepang di evaluasi ditempat mereka mengajar. Sebab koreksi pemerintah pusat atas kinerja serta persoalan yang terjadi akibat kurang nya kompetensi bisa dijawab dengan diperbaharuinya evaluasi internal.
    Apalagi bila evaluasi internal tersebut dikerjakan sendiri oleh tim yang terdiri dari semua komponen sekolah.

    murni : insya Allah akan saya tulis ttg Evaluasi Guru di Jepang.

  4. Di Indonesia baru akan dimulai tentang sertifikasi saja sudah pada ribut dan kuwatir gak lulus. Ini juga sudah merupakan indikasi buruknya kualitas guru itu sendiri. Bagaimana mbak?

    murni : sertifikasi dg model portfolio yg akan dijalankan di Indonesia, mestinya lebih memudahkan guru untuk lolos.
    Jangan takut disertifikasi, sebab ini akan membantu jga pengembangan kebijakan berikutnya (kalo policy maker-nya mikir (^_~))
    `Ribut dan khawatir itu biasa kayaknya, Pak Urip. Kalo ada kebijakan/gerakan baru, ya….hrs ada reaksi. Reaksi ini walaupun lemah, semestinya ditangkap oleh telinga pemerintah spy sosialisasi kebijakan digalakkan.

  5. Jika menilik alasan-alasan para guru di Jepang menolak sertifikasi, rasanya tidak jauh berbeda dengan di Indonesia. Belum lagi faktor perbedaan sarana, motivasi guru antar sekolah, daerah dll. Juga faktor tranparancy dan akuntabilitas pelaksanaan sertifikasi itu. Mudah-mudahan saja semua berjalan lancar dan jujur.

    murni : mereka tdk menolak sertifikasi, Pak.Yang mereka tolak adalah sertifikasi ulang.

  6. di kita (Indonesia) beberapa kasus muncul, yang pada awal menurut Mbak, belum apa-apa sudah takut tidak lulus. diantisifasi, baik oleh pihak guru itu sendiri maupun oleh pihak yang melihat peluang. Terjadi yang dulunya sedikit sekali frekwensi seminar dan guru yang mengikuti/menjadi peserta di suatu daerah, tapi sekarang jauh berbeda.Frekuwensi seminar bisa mencapai 3 kali seminggu bahkan ada yang dalam satu hari hanya berbeda gedung di suatu kota kabupaten bisa 3 kali. Hebatnya lagi yang dulunya para guru hampir tidak tahu ada kegiatan seminar apa lagi kalau menjadi peserta, tapi kini banyak panitia seminar yang kewalahan karena membludaknya peserta hingga melebihi daya tampung tempat/gedung., sampai ada yang mengantisivasi pasang tenda semacam resepsi pernikahan, ditambah peralatan audio visual di luar gedung. Tentunya sebagian besar bahkan seluruh peserta adalah para guru yang mencoba siap mengumpulkan lembar/poin-poin portopolio.
    Perubahan ini muncul dengan harapan bisa mendapatkan segala akibat positif dari sertifikasi, semisal tambahan penghasilan, predikat profesional. walaupun untuk itu terpaksa harus meninggalkan sementara tugas profesionalnya mengajar di kelas.
    Manfaat tambahan penghasilan juga lebih dulu diraih oleh para pakar, dan para peduli nasib guru yang mebuka jasa dengan sering untuk menyelenggarakan seminar, workshop, diklat sertifikasi dan sebagainya. Sementara para guru harus berakit-rakit kehulu untuk sementara sambil memantau terus kapan, dimana, ada lagi seminar dengan persiapan menyisihkan sedikit (sebagian dari yang sedikit lagi) gajinya.
    Sebenarnya masih banyak cerita lain yang berbayang-bayang kelam dibalik Sertifikasi guru, seminar, mengajar, dll. Lain waktu kita sambung lagi

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: