murniramli

Sertifikasi Guru di Jepang sekarang ini

In Pendidikan Jepang on Mei 23, 2007 at 12:16 am

Tulisan ini lanjutan yang sebelumnya.  Bagaimana sistem sertifikasi itu diterapkan sekarang ?  Berbeda dg di Indonesi, sertifikasi guru di Jepang melalui sistem perkuliahan dengan kurikulum baku dan tes.  Sedangkan di Indonesia, pemerintah dengan maksud menekan anggaran dan memudahkan para guru untuk memperoleh sertifikat akan menerapkan sistem portfolio.

 Berdasarkan Peraturan Sertifikasi Tenaga Pendidik (Educational Personnel Certification Law) tahun 1998, setiap calon guru harus menjalani pendidikan guru di universitas atau sekolah tinggi yang telah diakreditasi oleh MEXT.  Pada tahun 2003 terdapat 85% universitas di Jepang telah memperoleh akreditasi untuk menyelenggarakan pendidikan guru (Shigeyuki, et.al. p.215, 2004)

Tahun 2003 sebanyak 60% guru SD adalah lulusan pendidikan keguruan yang dikelola oleh universitas, akademi atau sekolah tinggi, sedangkan 60% guru SMP dan 80% guru SMA adalah lulusan universitas non kependidikan (Shigeyuki, et.al., p.215, 2004).  Kurikulum yang harus diikuti untuk mendapatkan sertifikat mengajar digambarkan dalam Tabel  3.

 Tabel 3. Persyaratan kurikulum/kredit untuk mendapatkan sertifikat mengajar dalam preservice training

Jenis Lisensi

Syarat dasar

Jumlah Kredit wajib ambil di Universitas (kredit)

MK Khusus Subjek yang diajar

MK Profesi

MK non Khusus dan non Profesi

Guru SD

Tipe 1

Sarjana (S1)

8

41

10

Guru SMP

Tipe 1

Sarjana (S1)

20

31

8

  Source : Shigeyuki, et.al. (2004)

Mata Kuliah khusus untuk menjadi guru SD adalah Bahasa Jepang, Pendidikan Sosial, Matematika, IPA, Pendidikan Hidup dan Lingkungan, Musik, Menggambar dan Keterampilan, Home-making dan Pendidikan Jasmani.  Sedangkan mata kuliah yang termasuk kategori MK Profesi adalah : Falsafah pendidikan, Teori pendidikan, Kurikulum dan Metode Mengajar, Pembinaan kesiswaaan, dan Konsultasi karir, Seminar Umum, dan Praktek Mengajar. Juga wajib untuk mengambil mata kuliah Konstitusi Jepang, Pendidikan Jasmani, Bahasa Asing, dan IT.  Fenomena aging society dalam perubahan sosial masyarakat Jepang pun menjadi materi yang harus dikuasai oleh para pendidik dengan mengharuskan mahasiswa yang masuk perkuliahan sejak April 1998 untuk memiliki sertifikat pelayanan orang tua, sebagai jaminan kemampuan memberikan bimbingan kepada siswa SD dan SMP tentang penanganan orang berusia lanjut (Shigeyuki, et.al.,p.217, 2004).

Iklan
  1. Informasi yang bagus…
    Salam kenal…

  2. islam feminis : salam kenal juga 😀

  3. Setelah sebagian perguruan tinggi LPTK seperti IKIP bermimikri menjadi Universitas, ada baiknya diharapkan perguruan-perguruan tinggi (PTN) ternama seperti UI, UGM, ITB juga membuka fakultas keguruan yang Insya Allah akan menghasilkan guru-guru yang berkualitas, yang ke depannya PTN tersebut dapat juga berperan menjadi lembaga yang ditugaskan untuk sertifikasi

    murni : saya setuju dengan ide ini, tinggal buka Fak Pendidikan 😀

  4. Lain Jepang, lain pula di kota kita, Bogor, Mbak Murni . Saya sangat miris membaca surat pembaca yang ditulis oleh guru pendidik kebanggan kota Bogor yang ditujukan ke http://faslijalal.com
    (Punten, mohon maaf Pak Ahmad Furqon melampirkan surat Bapak di blog ini tanpa ijin Pak Ahmad Furqon, saya lakukan karena tak tahu gimana bentuk dukungan warga Bogor yang ideal buat bapak )

    H.Ahmad Furqon,S.Pd.,M.Pd.
    Guru SDN Polisi 4
    Bogor
    2008-01-20 11:11:40
    Assalamu’alaikum.W.W
    Bapak yang saya hormati dan saya kagumi.
    Saya ingin mengajukan beberapa hal tentang sertifikasi. Saya mengikuti sertifikasi berdasarkan kuota tambahan 2007 karena saya guru berprestasi.
    Informasi singkat ttg. saya:
    – Saya lulusan s1 Pend. Bahasa Inggris, S2 – Manajemen Pendidikan.(dua-duanya saya ditakdirkan menjadi lulusan terbaik)
    – Saya telah mendapat penghargaan dari walikota, gubernur, dari bapak sendiri ketika masih menjabat dirjen PMPTK, dan dari Mendiknas.
    – Saya guru berprestasi tk.Nasional th.2006.
    – Finalis Lomba Keberhasilan Guru Dalam Pembelajarn (LKGDP) Tk.Nasional th.2006.
    – Juara 4 LKGDP tk.Nasional 2007.
    – Saya telah menulis sekitar 50-an buku tentang pembelajaran (teks, dll)
    – Saya telah mengikuti pelatihan dari mulai tingkat lokal hingga Internasional.
    – Saya pun telah mengikuti beberapa forum ilmiah dari mulai tingkat lokal hingga Internasional.
    – Hingga sekarang, saya adalah tutor dan tim pengembang kurikulum di kota.
    – Saya menjadi PNS sejak 2002 namun telah mengajar/menjadi guru sejak 1996.
    – Saya pun sudah melaksanakan PTK sendiri atas inisiatif dan biaya sendiri.
    – Kegiatan kemasyarakatan di tingkat kota pun aktif saya geluti.
    – Saya telah melakukan pembimbingan siswa hingga berprestasi ke tingkat kota, propinsi, maupun nasional. Prestasi paling tinggi adalah ketika murid kami, OKI NOVENDRA, berhasil menembus menjadi tim olimpiade matematika tk.nasional tk.SD, dan mempersembahkan medali untuk bangsa ini, semua itu berawal dari bimbingan di sekolah. Serta banyak siswa yang lainnya yang telah menorehkan prestasi membanggakan.(semua bukti saya lampirkan dalam portofolio)

    Namun hasil sertifikasi sungguh di luar dugaan.
    Pada tgl.19 Januari 2008, saya mendapat kabar dari dinas pendidikan kota Bogor, bahwa saya harus mengikuti DPG. Artinya tidak lulus, katanya karena alasan “TEKNIS”. Padahal prediksi perhitungan saya berdasarkan pedoman yang ada, InsyaAllah melebihi dari 850 poin
    Yang ingin saya ketahui, apakah yang dimaksud alasan TEKNIS?
    Saya sendiri berhak mengetahui apa saja kekurangan berkas portofolio saya. Semua bukti fisik, hingga ke buku hasil karya saya, saya lampirkan pula.
    Tidak menutup kemungkinan, memang saya memiliki kekurangan. Demi Allah, semua berkas, piagam, bukti fisik lainnya adalah benar…milik saya, dan saya bisa mempertanggungjawabkannya. Saya mohon kejelasan atas hal ini.
    Sebagai bahan perbandingan, ada kawan saya yang dari kualifikasi akademik, portofolio dan kelengkapannya, saya pikir masih lebih baik milik saya….. namun berhasil lulus.
    Jika ada penjelasan dan klarifikasi…InsyaAllah semua keputusan akan saya terima dengan sabar. Tim Assesor untuk Bogor adalah UNJ.
    Mohon saran bapak, Apa yang harus saya lakukan dan siapa yang harus saya hubungi untuk kejelasan ini?
    Atas bantuan dari bapak saya ucapkan terima kasih dan saya syukuri Alhamdulillah Jazakallohu Khoiro…
    Semoga bapak sekeluarga dan jajarannya senantiasa diberkahi kesehatan dan lindungan Allah SWT.
    Assalamu’alaikum.W.W

    Jawab pak fasli jalal
    Pak Furqon yth,

    Saya sampaikan simpati saya atas “keheranan” Pak Furqon terhadap hasil penilaian portofolio UNJ tsb. Cara yang terbaik adalah menanyakan langsung ke UNJ sampai Bpk merasa yakin telah mendapatkan informasi yang sejelas-jelasnya. Itu adalah hak Bpk dan tugas UNJ untuk memberikan penjelasan secara transparan dan akuntabel. Penilaian beserta hasilnya adalah wewenang penuh dari PT Pelaksana Uji Sertifikasi Guru, karena itu sekali lagi mohon dicek ddengan UNJ. Bila belum puas dapat membuat surat keberatan resmi kepada UJN dengan tembusan pada Direktorat Ketenagaan, Ditjen Dikti di Gedung D, Depdiknas dan Direktorat Profesi Pendidik, Ditjen PMPTK, Depdiknas, Jl Fatmawati, Cipete, Jaksel.

  5. Terima kasih atas info-nya, Pak Yusuf.
    Kejadian sama menimpa seorang guru muda di sebuah SMA di Madiun.

    Saya sepakat, bahwa karena pelaksana sertifikasi adalah LPTK yg ditunjuk, mk sebaiknya mempertanyakan ke sana.

    Melihat kasus ini ada baiknya jika dipikirkan u mengumumkan hasil score kepada para applicant.
    Agar dapat diketahui kekurangannya dan perbaikan apa yg harus dilakukan.

    Secara otomatis mengarahkan guru untuk mengikuti diklat belum tentu efektif, dari segi dana dan outputnya

  6. ternyata tidak hanya di tempat saya yang proses sertifikasinya tidak sehat,(kasihan pak Ahmad). kalau mengikuti cara jepang berani gak ya pemerintah?
    kalau menurut ibu gimana?

    murni : mungkin tidak perlu meniru secara plek, Pak Budi. tapi barangkali karena baru pertama kali diadakan banyak kendala. Ke depan ada baiknya jika dilakukan pengelolaan yang lebih baik, dan sekali lagi sebaiknya sertifikasi tidak dikaitkan dg pemberian tunjangan, tp hrs kita pakai sbg alat u meningkatkan kualitas guru.
    Saya setuju dg konsep minimum kualifikasi yg mesti dimiliki guru (S1), tetapi agak keberatan dg poin-poin kompetensi yg harus dipakai sebagai tolok ukur kualitas guru layak menerima sertifikasi guru.
    Jk memang ingin menstandarkan, maka minimum kualifikasi bisa dipakai, sehingga semua guru yg sudah menempuh S1 pendidikan dapat menerima sertifikasi,sementara yg berlatar belakang non pendidikan, diwajibkan mengambil kredit pendidikan di LPTK yg ditunjuk, setelah itu layak mendapat sertifikasi (cara ini mirip dengan Jepang). Lalu pemberian tunjangan/bonus diberikan berdasarkan hasil evaluasi guru yang dinilai berdasrkan poin kompetensi.

  7. Pak knp kok hmpr 1 thn ndak di tmbh2 pak

  8. Arief : Apane, Mas yang ditambah 😀

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: