murniramli

Kekuatan orang tua di dalam komite sekolah

In Manajemen Sekolah, Pendidikan Indonesia, Penelitian Pendidikan on November 20, 2007 at 1:30 pm

Tadi siang saya mengobrol dengan seorang ibu, teman saya yang pandai memasak-terima kasih tomyangkung-nya Mba Puji-, pun ternyata sangat kaya dengan ide memajukan sekolah melalui jabatannya sebagai ketua komite sekolah sebuah SD negeri di Jakarta, sebelum dia berangkat ke Jepang.

Siang itu saya menjadi pendengar sekaligus murid yang baik, dan dalam kepala saya berputar-putar kekaguman yang kemudian memunculkan ide menarik tentang pengembangan sekolah di Indonesia. Walaupun apa yang diceritakan beliau adalah sebuah kasus yang tak bisa digeneralisasi, tapi sedikit banyak memberikan gambaran bagaimana peran komite sekolah, atau lebih tepatnya peran orang tua dalam mengembangkan sekolah.

Saya mencoba menganalisa dan membuat kesimpulan sementara tentang peran orang tua dalam komite sekolah. Seperti BP3 atau PMOG, peran komite sekolah masih berkutat pada pendanaan sekolah. Karena ini memang masalah yang paling gampang untuk mengajak keterlibatan orang tua dalam memanage sekolah. Dan seperti sudah diketahui umum bahwa uang punya kekuatan, yang karenanya orang tua pun punya power di hadapan kepala sekolah dan guru.

Tapi masalah uang bukan masalah inti. Di sekolah teman saya tadi, ditarik iuran 1000 rupiah per bulan untuk semua siswa dalam sebuah persiapan acara tertentu. Tidak membedakan yang kaya atau miskin, semuanya dipukul ratadan bagi siapa yang mau menyumbang lebih dipersilahkan. Pola ini menarik. Ada orang kaya yang tak mau kelihatan bahwa dia kaya sehingga tidak mau membayar lebih dibandingkan orang lain. Sebaliknya orang tak mampu tak juga bisa membayar mahal, tapi akan merasa perih jika terkategorikan tak mampu bayar. Karenanya standar 1000 rupiah mungkin tak memberatkan mereka. Tinggalah mendekati yang kaya agar mau menyumbang lebih. Uang yang terkumpul jelas pemanfaatannya, dilaporkan dengan jelas, sehingga yang semula tak rela di awal menjadi puas juga.  Jadi masalah intinya adalah bagaimana mengelola penarikan uang dan memanfaatkannya untuk kemajuan sekolah.

Komite sekolah pun menjadi penengah antara guru dan kepala sekolah yang tak akur. Ya, pengelolaan sekolah tak akan berjalan jika komite sekolah berpihak ke salah satunya. Tapi ketakakuran guru dan kepala sekolah adalah error dalam managemen sekolah yang tak bisa dibiarkan saja. Dan komite sekolah mungkin tak punya power untuk ini. Karenanya saya punya ide menghadirkan lembaga konsultan sekolah untuk membantu agar guru dan kepala sekolah memahami peran masing-masing dan memahami pola bekerja Plan Do Check Action (PDCA). Saya pikir guru perlu belajar menganalisa pendapat kepala sekolah sebelum menyatakan penolakan, demikian pula kepala sekolah harus bisa menganalisa idenya dengan tepat, misal menggunakan SWOT, sehingga idenya dapat dipertanggungjawabkan dan mudah dipahami. Nah, bagaimana peran komite sekolah ? Komite sekolah yang sudah menanam kepercayaan di mata pengelola sekolah harus bergerak mendanai pelatihan bagi guru dan kepsek. Seharusnya memang tugas pemerintah, tapi DIKNAS sepertinya punya pola kebijakan yang sama untuk semua sekolah tanpa ada penspesifikasian jenis masalah yang dihadapi setiap sekolah.

Beberapa komite sekolah dipegang oleh bapak-bapak, dan kaum ibu biasanya menempati posisi bendahara atau sekretaris. Ini masalah gender juga. Berdasarkan kisah teman saya dan juga keluhan beberapa sekolah yang mengatakan pengurus komite sekolahnya sulit dihubungi karena orang-orang sibuk semua, saya cenderung menyarankan untuk memercayakan pengelolaan komite sekolah kepada kaum ibu. Mereka sangat paham dengan keperluan anak-anaknya, menerima laporan langsung dari anak-anaknya tentang peristiwa di sekolah setiap hari, dan mereka punya jaringan yang kuat. Ibu-ibu dengan mudah bersosialisasi dan membentuk network semacam kelompok pengajian atau arisan. Ini yang menjadikan motivasi dan intensitas pertemuan mereka tinggi. Dibandingkan dengan kaum bapak. Tinggal menyeleksi dari kalangan ibu, siapa yang punya gaya leader, yang punya gaya memanage, gaya sosialisasi tinggi, pandai bernegosiasi, dialah yang harus dijadikan ketua komite sekolah.

Saya teringat istilah Parent Teacher Association (PTA) yang menjadi cikal bakal melibatkan orang tua dalam manajemen sekolah sebenarnya bermula dari gerakan kaum ibu di Amerika. Yang kemudian berkembang menjadi gerakan nasional.

Seperti pada beberapa conference yang saya ikuti di Jepang, di antara peserta yang hadir selalu saja ada wakil kaum ibu yang penuh minat dengan pendidikan anaknya. Saya bercita-cita mengadakan conference serupa untuk para ibu (bapak juga boleh) pengurus komite sekolah agar mereka dapat belajar dan tukar informasi tentang keberhasilan pengelolaan sekolah dari sesamanya.

Iklan
  1. Sebagai orang tua dari tiga orang anak SD dan SMP, saya sangat setuju perlunya peran serta orang tua dalam pengembangan mutu sekolah. Selama ini sekolah negeri di Indonesia hanya mengundang orang tua maksimal satu tahun sekali di awal tahun ajaran itupun untuk masalah dana. Ada juga sih sekolah swasta yang intens menjalin hubungan dengan orang tua, tapi jumlahnya sedikit. Kepada para orang tua untuk kemajuan putra-putri kita mari turut serta memberi perhatian pada kemajuan sekolah dan kepada pihak sekolah buka pintu lebar-lebar menampung berbagai masukan jangan hanya masalah dana.Bagaimana kiprah pomg di Jepang ? bagi-bagi infonya dong !

    murni : sebagian sudah saya tulis di artikel2 sebelumnya, Mba Lia

  2. Komite sekolah dibentuk untuk mewadahi dan meningkatkan peran masyarakat dalam pendidikan. Keberadaan mereka bukan hanya sebagai pelengkap penderita, tetapi sebagai penyeimbang dalam pengambilan keputusan sekolah. Sekolah dalam menentukan kebijakan tidak bisa berdiri sendiri, terutama dalam anggaran pendidikan, tetapi harus bekerjasama dengan komite sekolah. Sebenarnya peran komite sekolah sudah diatur dalam Kepmendinas No. 044/U/2002, komite sekolah hendaknya merepresentasikan keragaman yang ada agar benar-benar dapat mewakili masyarakat. Interaksi antara sekolah dan masyarakat dapat diwujudkan melalui mekanisme pengambilan keputusan antara sekolah dengan komite sekolah, termasuk biaya pendidikan. Dengan demikian, komite sekolah merupakan badan yang mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka memberi pertimbangan (advisory agency); pendukung (supporting agency); pengontrol (controlling agency) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas; dan mediator antara pemerintah dengan masyarakat. Gitu..loh

  3. Pak Margono yth,
    terima kasih atas pencerahannya yg memperkaya nilai ilmiah tulisan saya.

    Saya sdh pernah membaca Kepmendiknas no 044/U/2002, krn kebetulan pernah presentasi di salah satu seminar di Jepang ttg peran masyarakat dan orang tua pd lembaga sekolah di Indonesia, dan saya pakai sbg salah satu rujukan hukum.

    Ktk berkunjung ke Indonesia dlm rangka penelitian, sebagian sekolah yg saya datangi, memang sdh punya komite sekolah dan saat saya tanya bgmn kiprah komite sekolah di sekolah anda, kepala sekolah biasanya menjawab persis seperti penjelasan Bapak di atas, 4 fungsi komite sekolah. Kelihatannya semua kepala sekolah hafal dg fungsi tsb.
    Dan mnrt saya tdk ada yg salah dlm fungsi2 tsb.

    Tp sy mempertanyakan perlunya melibatkan elemen masyarakat dlm komite sekolah, sebab notabene yg aktif adlh orang tua, sdgk wakil masy hanya sekedar tercantum namanya dlm komite.

    Jika esensi pembaharuan sekolah2 di Indonesia adlh untuk mengurangi campur tangan pemerintah pusat ke daerah (otonomi daerah), atau menopang budget pendidikan yg semakin tak sanggup ditanggung sepenuhnya o pemerth, atau membuka transparansi pengelolaan sekolah, mk komite sekolah yg mewakili semua unsur masy. spt yg sekrg memang acceptable.

    Tp apa yg ingin saya angkat dlm tulisan di atas adalah ajakan u berfikir bhw lembaga sekolah adl lembaga u mendidik anak agar menjadi orang. Dlm rangka itu saya berpendapat, peran serta orang tua, terutama ibu dalam kegiatan pendidikan di sekolah sangat penting, daripada sekedar institusi ‘mandiri’ komite sekolah.

    Saya cenderung menganggap komite sekolah sbg lembaga politis yg dipaksakan dr atas (walaupun sdh era otda). Makanya saya pun meragukan kemandiriannya.

    Menrt saya, orang tua terutama ibulah yg paling banyak mengetahui ttg anak2 mereka, dan mereka jg yg paling banyak waktu luang u memantau sekolah, mk sy beranggapan, instead of membentuk komite sekolah, lebih baik membangun sekolah (dalam arti pendidikan yg sebenarnya) dg menggiatkan ibu2. Dalam bayangan saya, lembaga/kumpulan ibu2 ini tidak berbau politis, tetapi lebih kpd lembaga kegotong-royongan, dan lebih bisa bergerak taktis, drpd komite sekolah yg sekarang ada.

  4. jika boleh tau dimanakan sekolah dimaksud (yang ketua komitenya ok itu).

    murni : sekolahnya di Jakarta.
    Ketua komite yg OK itu, teman saya, sekarang di Jepang, mengikuti suami yang sedang studi.
    Jadi, saya tidak tahu kondisi sekolah tsb saat ini.

  5. […] Kekuatan orang tua di dalam komite sekolah […]

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: