murniramli

Reformasi The Board of Education di Jepang

In Manajemen Sekolah, Pendidikan Indonesia, Pendidikan Jepang, Penelitian Pendidikan on Desember 14, 2007 at 8:07 am

Beberapa waktu yang lalu saya diberi tugas mempresentasikan tentang ide-ide pembaharuan the board of education yang dalam bahasa Jepang dikenal sebagai ‘kyouikuiinkai’ (教育委員会).  Lembaga ini dibentuk sebagai perpanjangan tanagan  Kementerian pendidikan Jepang di level prefektur dan kota/distrik.

Kyouikuiinkai adalah lembaga yang dibentuk pasca WWII atas usul Komisi Pendidikan US yang datang ke Jepang di tahun 1945 untuk mengubah sistem pendidikan Jepang agar lebih demokratik.  Dengan adanya lembaga ini, pendidikan yang semula dimonopoli oleh pusat, menjadi aspek yang diharapkan dapat dikelola daerah.  Kyouikuiinkai di tingkat daerah ada 2 yaitu, di level prefektur yang menangani sekolah menengah atas, dan level distrik atau kota yang menangani SD dan SMP.

Kyouikuiinkai beranggotakan 5 orang yang merupakan perwakilan masyarakat setempat, dan dipilih 2 orang yang sebagai ketua (superintendent) dan sekretaris, sehingga terjadi jabatan rangkap.  Keanggotaan bisa kurang dari 5 tergantung luas areal.  Kelima anggota diusulkan kepada kepala daerah/gubernur oleh sebuah komite yang ditunjuk untuk membentuk kyouikuiinkai, Superintendent dan sekretaris dipilih oleh kelima anggota anggota, dan harus mendapat persetujuan dari lembaga tinggi di atasnya.  Misalnya kyouikuiinkai tingkat kota harus disetujui oleh tk prefektur, dan kyouikuiinkai tk prefektur harus disetujui oleh Menteri Pendidikan.

Tugas dan fungsi kyouikuiinkai adalah : membuat hukum dan peraturan berkaitan dengan pengangkatan dan pemberhentian pengurus dan anggota lembaga, hukum dan peraturan yg terkait dengan pengembangan pendidikan di daerah, fasilitas dan perlengkapan sekolah daerah, kurikulum tingkat lokal, penggunaan buku dan materi pembelajaran di sekolah daerah, pengangkatan guru dan kepala sekolah, training guru, penggajian guru, peraturan terkait ttg penerimaan murid baru di sekolah daerah, makan siang di sekolah, dan banyak hal yang terkait dengan pengembangan pendidikan di daerah.

Poin reformasi terhadap kyouikuiinkai adalah ide ‘layman control’, yaitu konsep mengikutsertakan masyarakat dalam pengambilan kebijakan administrasi pendidikan di tingkat daerah.  Konsep ini tidak membatasi tentang siapa saja yang boleh terlibat dalam kyouikuiinkai, pun tidak ada kriteria apakah orang tersebut harus punya background akademik di bidang pendidikan.  Untuk mengefektifkan dalam pelaksanaan tugasnya, anggota yang dipilih biasanya adalah pensiunan kepala sekolah atau guru.  Dari hasil survey terhadap 235 orang anggota kyouikuiinkai tk prefektur dan 13,474 orang anggota di tk kota/distrik, masing-masing terdapat 79.6% dan 68.7% anggota berumur di atas 60 tahun. Di antara anggota tersebut hanya sekitar 15-20% adalah wanita.  Dan hanya 31-34% yang memiliki latar belakang sebagai guru.  Selebihnya adalah pegawai negeri.   Adapun ketua kyouikuiinkai di level prefektur (47 orang), semuanya adalah laki-laki, dan rata-rata berumur 57 tahun.  Sekitar 53% adalah mantan pegawai daerah, 28% adalah mantan staf kyouikuiinkain, 15% adalah mantan guru, dan 4% adalah mantan pegawai negeri.  Sedangkan di tingkat kota/distrik, sekitar 20 orang adalah wanita, berumur rata-rata 62 tahun, dan 43% adalah mantan guru.

Melihat data di atas, reformasi kyouikuinkai yang saat ini sedang ramai diperbincangkan adalah ide tentang ketua kyouikuiinkai yang harus merupakan orang yang profesional di bidang pendidikan (lulusan Fak. Pendidikan).  Sedangkan member yang lain dapat diangkat dari masyarakat kebanyakan.  Kedua, jabatan rangkap sebagai superintendant dan member kyouikuiinkai harus dihapuskan, dan karenanya keanggotaan akan bertambah, misalnya 5 orang member plus 1 orang superintendent dan 1 orang sekretaris.  Ketiga, hubungan kerja antara kyouikuiinkai sebagai perwakilan masyarakat harus lebih ditingkatkan dengan intensitas turun ke lapangan yang dipertinggi dan kegiatan public hearing diperbanyak.  Keempat, hubungan kerja secara vertikal antara kepala daerah dan kyouikuiinkai harus diperjelas.  Apakah kyouikuiinkai sebagai lembaga dengan autonomi penuh sekalipun diangkat oleh kepala daerah atau masih memiliki tanggung jawab penuh kepada kepala daerah.

Walaupun agak berbeda, tetapi pada prinsipnya sistem administrasi pendidikan di Indonesia agak mirip dengan Jepang.  Istilah Dewan Pendidikan dan Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota sama dengan kyouikuiinkai.  Hanya di Indonesia kedua lembaga ini tidak berada dalam satu kantor, sedangkan di Jepang keduanya berada dalam satu kantor/gedung/institusi.  Kelima anggota kyouikuiinkai yang merupakan perwakilan masyarakat tidak berkantor secara rutin, sedangkan staf yang bertugas sebagai ketua, sekretaris dan pelaksana administrasi lainnya bekerja sebagai pegawai daerah.

Dewan Pendidikan di Indonesia terlihat masih belum berfungsi dengan jelas, salah satunya barangkali karena masalah politik dan pertikaian kekuasaan di daerah antar partai yang masih kental terasa.  Karenanya gaung pendidikan yang berbasis daerah masih belum terdengar dari corong-corong DP.  Barangkali perlu memikirkan strategi agar DP dan DIKNAS lebih aktif.

Iklan
  1. salam kenal. Nice blog!

    murni : salam kenal juga. Blog Abang juga OK 😀

  2. wah asik banget pengalamannya jadi ingin ikut ke Jepang nih. Salam hormat.

  3. I was wondering, do you had any more blogs?

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: