murniramli

Mengurangi “power” Menteri Pendidikan ala Jepang

In Pendidikan Jepang, Serba-Serbi Jepang on Desember 20, 2007 at 1:43 pm

Sejalan dengan ide mendorong daerah agar lebih berperan, salah satu aspek yang perlu dipikirkan secara mendalam adalah perlunya mengurangi power pemerintah pusat dan mendelegasikannya ke pemerintah daerah.  Dalam bidang pendidikan sudah jelas, power atau wewenang Menteri Pendidikan harus dikurangi.

Selama beberapa tahun kebijakan pendidikan Jepang berada di tangan Monbukagakusho (MEXT) yang dulunya bernama Monbusho.  Ketika bernama Monbusho, kementerian ini hanya menangani bidang pendidikan dan budaya, tetapi dengan namanya yang baru, Monbukagakusho menangani bidang pendidikan, budaya, sport, sains dan teknologi.  Kebijakan perubahan nama ini juga dilakukan sejalan dengan prinsip pemerintah yang ingin merampingkan struktur pemerintahannya.

Secara ringkas model administrasi pendidikan di Jepang adalah sbb : kebijakan pendidikan disusun/dirumuskan di dalam MEXT, yang selanjutnya diteruskan ke The board of education tingkat prefektur, dan the board of education tingkat distrik, yang akan meneruskannya ke para kepala sekolah.

Karena selama beberapa masa LDP (Jimintou) memenangkan pemilu, maka sebenarnya kebijakan pendidikan yang dicetuskan oleh Menteri Pendidikan adalah hasil godokan lembaga/seksi pendidikan yang ada dalam tubuh LDP, yang dikenal dengan nama Jimintou  bunkyouzoku. Dengan model monopoli seperti ini banyak kebijakan yang diprotes partai lain.

Sejak akhir masa pemerintahan PM Koizumi, mulai dilaksanakan perampingan dan upaya mengurangi model monopoli di atas, dengan cara membentuk dewan-dewan khusus (kaigi) untuk membicarakan masalah yang muncul dalam bidang pendidikan.   Kebijakan ini terlihat dengan jelas pada masa PM Abe, yaitu dengan dibentuknya banyak dewan atau team khusus yang bertugas membicarakan aspek/permasalahan yang urgen untuk kemudian merumuskan kebijakan baru yang akan dilaksanakan oleh Menteri Pendidikan.  Salah satu yang dibentuk adalah dewan untuk membahasa pemberlakuan ujian nasional, dan dewan yang membahas tentang pemberlakuan sistem sertifikasi ulang sertifikat mengajar guru.

Jadi secara garis besar, Perdana Menteri Jepang dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh dua kabinet besar, yang yaitu kabinet yang berisikan para menteri (naikaku) dan kabinet yang berisikan badan khusus/pakar untuk membahas topik tertentu, yang lebih dikenal dengan istilah naikakufu.

Model perumusan kebijakan yang dilaksanakan di tingkat pusat, saat ini sedang ramai dibicarakan sebagai ide baru untuk diterapkan di level prefektur.  Dalam hal ini, yang akan dikurangi adalah kekuasaan the board of education.  Jadi, kebijakan pendidikan di daerah tidak lagi menjadi kekuasaan dan wewenang Menteri Pendidikan atau the board of education saja, tetapi diperluas dengan melibatkan gubernur dan para pakar pendidikan.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: