murniramli

Wajib Sekolah atau Wajib Belajar ?

In Pendidikan Indonesia, Penelitian Pendidikan on Mei 2, 2008 at 1:30 pm

Dua istilah ini memiliki makna yang berbeda, tetapi di Indonesia istilah yang pertama mungkin tidak terlalu sering dipakai ketimbang yang kedua.

Kata pertama bermakna kewajiban untuk sekolah atau kewajiban yang terbebankan kepada orang tua untuk menyekolahkan anaknya.  Dalam istilah bahasa Inggrisnya disebut `compulsory education`, sedangkan dalam bahasa Jepang disebut gimukyouiku, atau semestinya di dalam bahasa Indonesia kita terjemahkan menjadi pendidikan wajib.

Kata kedua bermakna kewajiban belajar dengan tidak ada acuan apakah harus di lembaga yang bernama sekolah atau non sekolah.  Namun menarik untuk disimak pemaknaan kata `wajib belajar` dalam UU SIsdiknas 2003.  Di bagian Ketentuan Umum pasal 1, ayat 18 tercantum pengertian wajib belajar, yaitu program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga negara Indonesia atas tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah. Sedangkan kata wajib belajar tidak dijelaskan secara jelas dalam UU Sistem Pendidikan no 2 tahun 1989.  Dalam UU ini, hanya disebutkan dalam pasal 14 ayat 1, warga negara yang berumur 6 tahun berhak mengikuti pendidikan dasar, dan di ayat selanjutnya disebutkan : warga negara yang berumur 7 tahun berkewajiban mengikuti pendidikan dasar atau pendidikan yang setara sampai tamat.  Ayat terakhir menyatakan : Pelaksanaan wajib belajar ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

Tetapi dapat disimpulkan bahwa pengertian UU tentang pengertian wajib belajar adalah sebenarnya sama dengan wajib sekolah.

Wacana menarik dari model compulsory education di Inggris.  Kata ini dimaknai sebagai berikut education is compulsory but (going to) school is not compulsory.  Dengan adanya peraturan ini, maka kewajiban orang tua adalah memberikan pendidikan kepada putra-putrinya baik di sekolah maupun jika dia tidak mau, pendidikan di rumah pun (home schooling) bisa ditempuh.

Konsep ini menjadi menarik jika kita berbicara tentang upaya peningkatan angka partisipasi belajar siswa di Indonesia.  Sebagaimana disajikan dalam survey pendidikan nasional tahun 2005/2006, angka partisipasi kasar SD sebesar 114%, SMP+MI 85,22%, SMA+SMK+MA sebesar 52,20%.  Dalam laporan World Bank, dikatakan bahwa pemerintah menargetkan APK SMP sebesar 96% pada tahun 2009.

Pencapaian itu agaknya menjadi lambat karena banyak siswa yang tidak bisa mengakses sekolah dengan alasan yang bermacam-macam, tetapi cenderung karena masalah ekonomi.  Jadi, apabila konsep wajib belajar dimaknai dengan wajib menempuh pendidikan pada level tertentu tanpa ketentuan harus di sekolah, maka masyarakat bisa berwadaya menyelenggarakan pendidikan setara.

APK SMA tergolong masih rendah, 52% dibandingkan negara lain yang sudah mendekati angka 100%.  Ini menjadi masalah berat pula dalam penyediaan tenaga kerja trampil di setiap daerah.  Karenanya ketika konsep pengelolaan public service mulai diarahkan kepada slim cost, model pendidikan masyarakat yang dapat diartikan sebagai pemenuhan wajib belajar menjadi mungkin untuk diterapkan.

Permasalahan memang akan muncul misalnya dari kualitas pengajar, metode evaluasi, dan kurikulum, tetapi ini akan bisa teratasi jika dibuat ketentuan lanjutan tentang hal ini.

Iklan
  1. andai saja 52 % anak SMA dididik dengan baik, maka lulus dari SMA anak Indonesia saya yakin mampu membangun bangsa. Andai saja lulusan perguruan tinggi yang “persentasenya sedikit tapi jumlahnya jutaan orang” punya kompetensi yang bagus takkan jadi beban pengangguran. Demi mengejar angka-angka, pemerintah hanya menggarap kuantitas. Di daerah saya, Pemkab begitu getol membangun sekolah baru demi mengejar APK. Tapi sayang sekali, sekolah lama tak ada peningkatan mutu yang berarti.

  2. wwoooow….memang fantastis…rendahnya….angka partisipasi pendidikan kita ya….. terus???? kita tanya kenapa, pada siapa???…. yang kita kambing coklatkan siapa? pemerintah yang kurang perhatian dengan pendidikan, dan anggaran yang sangat minim? atau memang kesadaran masyarakat yang Kurang????……
    sekarang kita bisa …………………………………kerjakan apa yang bisa kita kerjakan untuk pendidikan mayarakat kita!!!!!

  3. Next year, Departement of Education will have 20 % from our budget, consequently all the goverment dreams about quantities and qualities must be goals. we hopes the teachers doesn’t think about their salary because it will be increase from next year. As a result for next 5 years Indonesia will have more than million inteligence peoples to develop our country.

  4. […] formal maupun informal). Program wajib belajar hanya untuk pendidikan dasar.   Memang pengertian wajib belajar ini cukup membingungkan. Mengapa harus wajib belajar? Bukankah pendidikan itu memang sudah menjadi […]

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: