murniramli

Hal-hal kecil

In Pendidikan Indonesia, Pendidikan Jepang, Penelitian Pendidikan on Oktober 31, 2008 at 1:27 pm

Hal-hal kecil yang membuat saya penasaran :

1. Kenapa Pendidikan Rendah diubah menjadi Pendidikan Dasar ?

2. Kenapa Sekolah Rendah diubah menjadi Sekolah Dasar ?

3. Kenapa SMP dimasukkan ke dalam kategori Pendidikan Dasar ?

4. Kenapa Pendidikan untuk Anak Cacat disebut Pendidikan Luar Biasa ? Lalu Pendidikan untuk orang sehat tidak disebut Pendidikan Biasa, tetapi dinamakan Pendidikan Umum ?

5. Kenapa Pendidikan untuk anak cacat di dalam UU Sisdiknas 2003 disebut Pendidikan Khusus ? Apakah sebagai lawan kata Pendidikan Umum ?

6. Kalau begitu mengapa pendidikan menengah dibagi menjadi 2 yaitu pendidikan umum dan pendidikan kejuruan ?

7. Mengapa sekolah umum di tingkatan pendidikan menengah disebut SMA, bukan SMU. Apa bedanya U dan A ?

8. Mengapa UU Sisdiknas tahun 1989 mendefinisikan pendidikan menengah terdiri dari pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan luar biasa, pendidikan kedinasan, pendidikan keagamaan ? Dan mengapa istilah pendidikan luar biasa tidak disebutkan dalam kategori pendidikan dasar ?

9. Lalu mengapa definisi itu berubah pada UU 2003 ? Pendidikan Kedinasan dan pendidikan yang lain dimasukkan dalam pasal-pasal yang berbeda.

10. Mengapa pendidikan Kejuruan dinamai “Kejuruan” ? Kenapa tidak disebut Pendidikan Profesi ?

Semuanya adalah hal kecil yang belum saya temukan jawabannya di buku-buku sejarah pendidikan yang saya baca. Padahal dari hal-hal kecil itu konsep dan teori pendidikan Indonesia dikembangakan hingga seperti sekarang ini.

Buat apa dipusingkan kata teman, yang penting pelaksanaanya di lapang bagaimana ?

Masalahnya saya kebingungan menerangkan kepada professor ketika saya tidak menerjemahkan Pendidikan Dasar sebagai 初等教育(Syotoukyouiku-Pendidikan Rendah), tetapi 基礎教育(kisokyouiku).

Seperti halnya pertanyaan seorang reviewer mengapa saya mengatakan SMA dengan 一般高校(ippan koukou-Sekolah Menengah Umum) dan bukan 普通高校(futsuu koukou-Sekolah Menengah Biasa).

Maka hal-hal kecil itu menjadi tidak sepele di mata para pakar pendidikan di Jepang. Sementara UU Pendidikan di Indonesia berubah secepat perputaran waktu tanpa saya bisa memahami pemikiran para pembuat kebijakan.

Adakah yang ingin berargumentasi menjawab pertanyaan sepele di atas ?

Iklan
  1. Hmmmm,

    Kalau menurut saya sih jawabannya sederhana Bu! [Tapi saya ga jamin kalau alasan saya berikut ini benar, tapi barangkali bisa dipertimbangkan]

    1. Lihat buku, atau catatan tentang perjalanan sistem pendidikan Indonesia (Eh belum lengkap ya? Atau ibu belum nemu?)

    Bila cara 1 mustahil, atau kurang jelas, coba cara 2 berikut.

    2. Datangi atau mintai keterangan pada dinas pendidikan Indonesia (kementrian Pendidikan, dsb).====> Wah ini pun rupanya sulit. 😀

    Bila cara 2 mustahil, kita bisa memberi argumentasi logis (berdasar pengalaman, fakta yang ibu lihat atau alami). Alasan logisnya apa misalnya?

    —> pertama, kalau melihat fakta yang tampak, sepertinya pendapat banyak orang itu benar: ganti menteri, maka ganti kebijakan, buat project untuk menghabiskan alokasi dana yang tersedia (misal, mengganti huruf A pada SMA dengan U jadi SMU itu satu kebijakan besar, memerlukan milyaran bahkan triliunan rupiah. Terus U berubah lagi jadi A itupun satu kebijakan besar).
    [Ini ditinjau dari fakta yang tampak dari segi kebijakan politik]

    Tentu kenyataan seperti pengubahan huruf U jadi A atau sebaliknya itu tidak asal-asalan. Tapi ada alasannya. Misalnya, ketika menggunakan kata A, itu mungkin adalah terjemahan dari kata high (dalam Senior High School).

    Lalu kenapa kemudian diubah jadi U = Umum? Alasan becandanya misalnya, oooo ternyata untuk tingkat Senior High School di Indonesia, lulusannya ga bisa apa-apa karena pengetahuannya masih umum, masih general, maka digantilah kata A =atas itu jadi umum. :mrgreen:

    Lalu kenapa ganti jadi A lagi?

    Mmmm… dengan becanda kita bisa beralasan, mmm karena kemarinnya kita keliru. Kirain anak Senior Hih School itu ga bisa apa-apa, ternyata banyak yang bisa apa-apa. Maka kembali deh ke nama lama. 😀 :mrgreen:

    He he he… maaf bu ada becanda (maaf ini cuma celetukan iseng saja). 😀

    Dengan pola pikir sama, kita mungkin bisa menjelaskan hal-hal yang nampaknya kecil tsb.

    Tentu kita bisa menggali argumentasi logis lainnya. Alasan kedua, ketiga, dst. Misalnya, dilihat dari segi perkembangan pendidikan di seluruh dunia (Indonesia kan rajin banget tuh mengadaptasi (meniru-niru) kebijakan negeri lain
    yang belum tentu cocok dengan keadaan Indonesia).

    Wah pokoknya semua kemungkinan bisa dirangkai jadi satu argumentasi logis yang meyakinkan. 😀

    Lengkapnya, itu tugas ibu untuk menggalinya. Betul ga Bu?

    *maaf bu sedikit becanda kasih komennya* 😀

  2. Pak Al,
    makasih atas argumen2nya. Ya, secara logis argumentasi bisa dibangun dg semakin mengerutkan dahi 😀

    “Itu tugas anda !!”
    Saya paling alergi dg kalimat ini ….maap 😀
    Perkara menggali dan mencari jawabannya, saya tidak mau menganggapnya sebagai TUGAS.
    Seperti halnya saya meneliti masalah pendidikan dan masalah yang lain, itu karena saya memang tertarik dg itu.
    Terus terang, penelitian menjadi kurang menarik ketika dia menjadi TUGAS yang dibebankan. Saya sdh mengalaminya dulu sewaktu S1 dan S2.
    Saya rasa penelitian saya pada taraf sekarang ini (S3) bukan lagi krn saya memerlukan gelar Doktor…wuiih….sok idealis sekali saya ya 😀
    Lagipula, rasanya tidak ada yg menugasi saya u meneliti itu 😀
    Sekalipun program S3 akan segera berakhir tahun depan, saya berharap tetap dapat menikmati penelitian dengan menyenangkan selanjutnya 🙂

    Btw, ini tugas kita semua kalau memang ingin pendidikan menjadi lebih mengena sasaran….weleh ini kalimat kampanye u menang di PEMILU 😀

    Saya akan coba uraikan satu per satu argumen yg saya tanyakan tsb dalam tulisan2 berikutnya, dan tolong dikomentari lagi 🙂

    Secara serius 😀
    Saya juga radha alergi menggunakan jargon : ganti menteri ganti kebijakan, sebab saya pikir ini kalimat yg ngga ada pembuktiannya hehhehe…asal ngikut kata koran !
    Saya ndak nuduh Pak Al ngikut koran lo, ya…saya yakin Pak Al pasti punya argumentasi yg akademik ttg hal ini…nah lo, apa coba ?? 😀

    Btw, saya alhamdulillah mendapatkan banyak literatur ttg sejarah pendidikan di Indonesia dalam tiga bahasa (Indonesia, Inggris dan Jepang-sebenarnya menarik kalo saya bisa akses yg berbahasa Belanda, sayang saya ga bisa Bahasa Belanda 😀 ) dari tahun 1940, dan beruntung penelitian ttg Indonesia sdh dimulai sejak laaama di Jepang. Tp mungkin memang masih ada yg kelewat. Saya belum mengubek2 perpus UPI 😀 apalagi mensearch buku2 tua perpus Nasional.

    Sebenarnya ingin sekali berdiskusi dg pakar pemikiran pendidikan di Indonesia ttg argumentasi mereka thd konsep2 pendidikan di Indonesia, terutama kebijakan2 terbaru beberapa sdh saya hubungi via email, tp mungkin krn kesibukan belum ada yg ngebales. Mudah2an sempet berguru kepada beliau2 tsb jika saya pulang ke Indonesia.

    Btw, Pak Al kan dosen di UPI, apk ada wacana ttg ini di UPI ? atau bisakah merekomendasikan Prof yang mendalami pendidikan menengah atau kebijakan pendidikan di Indonesia(meneliti ttg hal ini) ?

  3. Duuuh, maaf Bu. 😀 *Sorry banget… saya menggunakan kata-kata itu… *

    Lebih lanjut tentang msalah sistem pendidikan nasional, secara umum, saya kurang tahu. Yang saya itu itu bidang kajian orang-orang dari Fakultas Ilmu Pendidikan. 😀

    ….

    Ya deh, insya Allah, klo ibu nulis lg ttg yang beginian, saya usahakn untuk berkomentar.

  4. Melihat warna-warni pemerintahan yang pernah dan sedang berjalan di Indonesia yang sangat tergantung pada rezimnya, saya melihatnya sebagai gambar kebingungan para pengambil kebijakan. Kebingungan yang saya maksud adalah produk ketidakjelasan ideologi negara. Katanya sih Pancasila tapi realitasnya underlayernya bisa sosialisme (hampir komunisme), bisa liberalisme, dan bisa neo-liberalisme. Sementara mayoritas penduduk negeri ini (termasuk mereka yang menjadi pejabat) adalah orang Islam yang selemah apapun masih banyak yang mempertahankan aqidahnya. Walhasil, ideologi negara ini tidak kokoh. Padahal ideologi adalah persoalan paling dasar dari sebuah negara. Maka persoalan cabangnya pun menjadi tidak karuan juntrungnya. Pasti tidak hanya di dunia pendidikan. Terlebih lagi ideologi yang diterapkan di negeri ini lebih karena kondisi terjajah, dipaksa oleh penjajah, bukan karena sebuah pilihan sadar sebuah bangsa, penjajahan secara militer sebelum 17 Agustus ’45 dan penjajah politik-ekonomi setelah itu. Sampai sekarang bangsa ini belum merdeka sepenuhnya dan mengekspresikan keyakinannya secara penuh. Wallahua’lam bishowab.

  5. Pertama baca tulisan ini, saya mengira bu Murni gak segitu serius. Ternyata serius banget ya? Menurut saya, yang bikin rubah-rubah itu mungkin gak mikir sampai sedetil itu tapi kalau udah jadi penelitian yang dilakukan bukan di Indonesia jadinya rada ribet juga ya..
    Saya pernah tuh nanya kenapa selama saya ngajar nama pelajaran IPA bisa dirubah-rubah (dari IPA, Sains, balik lagi ke IPA). IPS dari IPS trus pengsos (pengetahuan sosial) lalu IPS lagi. Yayasan marah-marah soalnya musti rubah-rubah rapot terus. Kertakes (kerajinan tangan dan kesenian) berubah menjadi SBK (Seni Budaya dan kerajinan) dan lain-lain udah lupa lagi malahan saya saking males mikirinnya akhirnya.

    Mungkin saja bu, mungkin ya ini cuma kira-kira (kalo salah jangan omelin..tatuuut) perubahan nama itu adalah karena nilai rasa. Misalnya sekolah dasar nilai rasanya lebih tinggi daripada sekolah rendah. Kita ingat bahwa dalam bahasa kita selalu bersentuham dengan nilai rasa apalagi budaya Indonesia yang tenggang rasa. Pendidikan umum lebih memiliki nilai rasa daripada pendidikan biasa. Sekolah luar biasa memiliki rasa lebih tinggi daripada sekolah anak cacat misalnya, lalu diganti menjadi pendidikan khuss untuk memadankan dari pendidikan umum tersebut.

    murni : hehehe…mosok ibu guru dimarahi 😀

  6. Di Indonesia itu hampir sebagian besar para ahli, akademisi dan praktisi, begitu diangkat menjadi pejabat. Pejabat apapun punya keseragaman keinginan yaitu menorehkan karya, yang mungkin dapat menjadi oleh-oleh saat yang bersangkutan lengser dari jabatannya. Maka tak heran arah pembangunan bidang apapun, termasuk bidang pendidikan tidak fokus dan gampang berubah-ubah arah. Jadi jangan heran jika rakyatnyapun tidak memiliki karakter yang kuat seperti harapam yang tertera dalam UUD 1945. Hampir seluruh kebijakan negera selalu berorientasi pada bidang politik, yaitu bagaimana setiap kebijakan pemerintah itu harus dapat “menyenangkan” rakyatnya agar besok dapat dipilih kembali menjadi pemimpin!

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: