murniramli

Apa Yang Seharusnya Diajarkan Kepada Anak Tentang Kota Dan Transportasi ?

In Manajemen Sekolah, Pendidikan Indonesia, Pendidikan Jepang, Penelitian Pendidikan, Tulisan media on Januari 3, 2009 at 3:06 am

Murni Ramli

Graduate School of Education and Human Development, Nagoya University Japan

Artikel di INOVASI Online, 10(20), Maret 2008

1.      Pendahuluan

Pendidikan di Indonesia saat ini tengah dikembangkan sebagai pendidikan berbasis keunggulan daerah.  Bagaimana pemahaman dan persepsi para pendidik, pemerintah dan tokoh masyarakat tentang pendidikan berbasis keunggulan daerah menarik untuk dicermati. Misalnya bagaimana pemerintah daerah mengembangkan kebijakan pendidikan dengan prinsip mengangkat karakter daerah.

Perubahan pengelolaan pendidikan di suatu negara dengan kecenderungan pelimpahan wewenang sepenuhnya kepada pemerintah lokal daripada mengkonsentrasikan pengelolaanya di tingkat pusat adalah paradigma baru di banyak negara. Sejak ide desentralisasi mulai diprovokasikan terutama lembaga-lembaga dunia (IMF, World Bank, PBB dll) dalam 15 tahun terakhir, pertanyaan mendasar seperti, siapa yang harus membuat kebijakan dalam pengelolaan sekolah publik, siapa yang harus membiayai sekolah di daerah, dan bagaimana pengaturan personalia pendidikan tingkat lokal, adalah hal yang sering memancing perdebatan pakar dan pembuat kebijakan [9]

Tidak hanya itu bahkan kurikulum apa yang harus diberlakukan di suatu daerah pun menjadi materi perdebatan yang tak kunjung habis.  Kurikulum pendidikan di Jepang mengalami pembaharuan yang cukup kentara tatkala Kementerian Pendidikan Jepang (MEXT) mengeluarkan kebijakan ‘shougou teki kamoku‘ atau integrated course yang memungkinkan guru untuk menggabungkan materi pelajaran wajib dengan materi yang berkaitan dengan nilai-nilai budaya, sejarah dan karakter setempat.  Dengan adanya jam khusus ini, anak-anak di Jepang diajak untuk mengenal lingkungannya dengan lebih baik.

Tidak hanya itu, Jepang yang sangat pesat dengan kemajuan teknologinya termasuk sarana transportasinya telah berhasil mendidik penduduknya untuk menjadi pengguna jalan dan sarana transportasi yang baik.  Sehingga dapat kita saksikan pemeliharaan kendaraan, sarana umum, ketertiban pemakai, kesopanan berkendara dan rasa penghargaan kepada sesama penumpang atau pengguna alat transportasi.

Bagaimana dengan Indonesia ? Di Indonesia trend kemajuan sarana transportasi belum dibarengi dengan pendidikan untuk warganya sebagai pengguna.  Sebagus apapun sarana transportasi yang diintroduksikan di suatu daerah, upaya untuk memelihara, menjaga dan mematuhi aturan pemakaiannya masih sulit untuk ditegakkan.  Penulis beranggapan bahwa kemajuan suatu bangsa harus dibarengi dengan pendidikan adab yang harus dimulai sejak bangku pra sekolah, pendidikan dasar, menengah dan tinggi.  Namun berdasarkan konsep pengajaran yang menyitir bahwa usia TK dan SD adalah masa yang paling tetap untuk mengenalkan hal-hal yang baik berkaitan dengan kedisiplinan, maka usulan pembelajaran tentang kota dan transportasi sebaiknya ditekankan pada kedua level ini.

Tulisan ini akan memaparkan bagaimana konsep pendidikan berbasis keunggulan daerah dipahami dan diterapkan di Indonesia dan bagaimana pendidikan tentang kota dan transportasi diajarkan di sekolah-sekolah.  Paparan akan banyak diselingi dengan contoh penerapan di beberapa SD di Jepang.

2.        Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal

Pemahaman tentang pendidikan berbasis keunggulan lokal (PBKL) sangat beragam.  Beberapa kepala sekolah yang penulis wawancarai tatkala melakukan penelitian di Indonesia tahun 2007 menyebutkan bahwa pendidikan berbasis keunggulan lokal adalah pendidikan untuk mencetak tenaga kerja yang akan menjadi sumber daya manusia di daerah setempat.  Yang karenanya PBKL hanya bisa diselenggarakan di SMK atau Sekolah Kejuruan lainnya.

Tentu saja pemahaman ini tidak salah karena setelah konsep PBKL ini dicetuskan di tahun 2006, Direktur Jenderal PMPTK, dr. Fasli Jalal, Ph.D dalam Temu Nasional yang diselenggarakan oleh LOBBI (Lingkar Orientasi Bantuan Belajar Indonesia) pada tangga 19 – 22 Mei 2007 di Bandung menyampaikan mengenai model-model Pendidikan yang Berbasis Keunggulan Lokal yang tepat dan efektif untuk diterapkan di Indonesia. Paparan beliau yang mengarah kepada pengembangan dunia usaha dan perlunya mempersiapkan sumber daya manusianya jelas mengarah kepada pengertian pendidikan kejuruan [1].

Penulis berpandangan lain terhadap konsep PBKL.  Jika PBKL dicetuskan sejalan dengan pelimpahan wewenang pengelolaan pendidikan termasuk peramuan kurikulum di level sekolah melalui penerapan kurikulum yang baru-KTSP- Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, maka konsep PBKL akan mengalami penyempitan makna jika hanya ditujukan kepada pengembangan SMK.

Secara signifikan lulusan SMA di kota Madiun mengakses kerja di beberapa industri dan pusat kerja dalam kota lebih banyak daripada lulusan SMK. Banyak perusahaan atau bidang jasa yang lebih mempercayai lulusan SMA karena anggapan bahwa anak-anak yang masuk ke SMK adalah anak-anak dengan NEM SMP yang rendah.  Alasan ini tentu saja tidak bisa kita bantah karena masyarakat kita sudah terkooptasi pula dengan opini, SMA lebih bermutu daripada SMK.

Menurut penulis pembangunan daerah tidak bisa berjalan dengan baik tanpa adanya kesadaran.  Kesadaran yang muncul dari orang-orang yang tinggal di daerah tersebut. Bukan hanya keahlian yang dibutuhkan untuk membangun sebuah kota, tetapi yang lebih penting adalah kesadaran untuk memupuk semangat dan mendalami keahlian hidup dari warganya.  Kesadaran membangun kota tidak akan lahir jika warga tidak tahu tentang kotanya. Oleh karena itu sangat layak memasukkan materi pengenalan kota dalam kurikulum sekolah di daerah tidak hanya di tingkat SMK, tapi dari level SD hingga SMA.

Anggapan bahwa lulusan SMK akan langsung bekerja dan lulusan SMA akan melanjutkan studi ke Perguruan Tinggi adalah teori dan harapan para pembuat kebijakan.  Pada kenyataannya, banyak sekali lulusan SMA yang berasal dari golongan ekonomi lemah yang tidak bisa melanjutkan ke PT.

Oleh karena itu jika PBKL diarahkan sebagai konsep mencetak SDM daerah, maka PBKL harus tampak mulai dari level pendidikan dasar, menengah dan tinggi.

3.       Pengenalan Kota dan Tranportasi Sebagai Salah Satu Materi Muatan Lokal

Di dalam UU Sisdiknas 2003 pasal 37 ayat (1) disebutkan bahwa kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat:

a. pendidikan agama;

b. pendidikan kewarganegaraan;

c. bahasa;

d. matematika;

e. ilmu pengetahuan alam;

f. ilmu pengetahuan sosial;

g. seni dan budaya;

h. pendidikan jasmani dan olahraga;

i. keterampilan/kejuruan; dan

j. muatan lokal.

Kemudian dalam pasal 38 ayat (2) disebutkan bahwa kurikulum pendidikan dasar dan menengah dikembangkan sesuai dengan relevansinya oleh setiap kelompok atau satuan pendidikan dan komite sekolah/madrasah di bawah koordinasi dan supervisi dinas pendidikan atau kantor departemen agama kabupaten/kota untuk pendidikan dasar dan provinsi untuk pendidikan menengah.

Terlihat jelas bagaimana posisi hukum muatan lokal sebagai komponen yang harus ada dalam kurikulum sekolah.  Tetapi apa sebenarnya yang diajarkan di dalam muatan lokal ?

Diknas dalam program Sosialisasi KTSP menyebutkan bahwa tujuan khusus dari mulok adalah : memberikan bekal pengetahuan, keterampilan dan perilaku kepada peserta didik agar mereka memiliki wawasan yang mantap tentang keadaan lingkungan dan kebutuhan masyarakat sesuai dengan nilai-nilai/aturan yang berlaku di daerahnya dan mendukung kelangsungan pembangunan daerah serta pembangunan nasional. Lebih jelas lagi terutama agar peserta didik dapat:

1.         Mengenal dan menjadi lebih akrab dengan lingkungan alam, sosial, dan budayanya.

2.         Memiliki pengetahuan, kemampuan dan keterampilan serta pengetahuan mengenai daerahnya yang berguna bagi dirinya maupun lingkungan masyarakat pada umumnya sebagai bekal siswa.

3.         Memiliki sikap dan perilaku yang selaras dengan nilai-nilai/aturan-aturan yang berlaku di daerahnya, serta melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai luhur budaya setempat dalam rangka menunjang pembangunan nasional [3]

Definisi dari muatan lokal menurut DIKNAS adalah kegiatan kurikuler untuk mengembangkan kompetensi yang disesuaikan dengan ciri khas dan potensi daerah, termasuk keunggulan daerah, yang materinya tidak dapat dikelompokkan ke dalam mata pelajaran yang ada. Substansi mata pelajaran muatan lokal dapat ditentukan oleh satuan pendidikan, tidak terbatas pada mata pelajaran keterampilan.

DIKNAS juga mengelompokkan beberapa materi pelajaran sebagai bagian atau dapat dijadikan sebagai materi muatan lokal yaitu, bahasa daerah, bahasa Inggris, kesenian daerah, keterampilan dan kerajinan daerah, adat istiadat, dan pengetahuan tentang berbagai ciri khas lingkungan alam sekitar, serta hal-hal yang dianggap perlu oleh daerah yang bersangkutan.

Daerah-daerah menginterpretasikan mulok dalam bentuk yang bermacam-macam, misalnya sebuah SMK di Jakarta menjadikan bahasa mandarin sebagai mulok [7], di sekolah yang lain budaya betawi menjadi pilihan, pemerintah kota Banten memilih materi keislaman, dan beberapa sekolah di Jawa Barat memilih bahasa Sunda sebagai mulok, di Gorontalo karena terkenal sebagai daerah Jagung, pemerintah membuka kelas jagung untuk anak-anak sekolah dan di Jambi, pelajaran budi pekerti menjadi salah satu muatan lokal sekolah [2,4,5,6,7].

Dalam daftar mapel yang dapat dijadikan sebagai mulok, seperti disebut di atas, Bahasa Inggris menjadi salah satu pilihan.  Pilihan ini dapat membawa kerancuan baru jika mulok ditekankan untuk mengangkat dan memperkenalkan nilai-nilai daerah kepada siswa.

Sewaktu penulis melakukan wawancara kepada beberapa siswa SMA di Madiun, penulis mendapati bahwa banyak siswa yang tidak memahami dengan baik geografis kota Madiun, karakter daerah, tradisi, mata pencaharian utama, jenis usaha rakyat atau keberadaan beberapa fasilitas belajar di daerah, seperti museum, perpustakaan kota, dll.

Pemahaman yang awam ini dapat dianggap sebagai pemahaman yang merata di kalangan siswa di daerah manapun dia berada.  Karena kurikulum sekolah lebih menitikberatkan kepada pencapaian prestasi akademik, maka pelajaran pengenalan daerah atau kota tidak dianggap penting.

4.         Pendidikan tentang Kota dan Transportasi di Jepang

Dua tahun yang lalu tatkala penulis berkesempatan mengunjungi sebuah SD di Kota Wakkanai, Souya, Prefektur Hokkaido Jepang, ada sebuah metode pengajaran menarik yang penulis amati.  Dalam sebuah mata pelajaran IPS kelas 5 SD, guru meminta siswa secara berkelompok untuk membuat peta bagian atau sudut tertentu kota Wakkanai.  Dalam pembuatan peta ini, siswa tidak diperkenankan mencopy dari internet peta jadi, tetapi diminta untuk membuat sendiri peta berdasarkan hasil pengamatan dan survey yang mereka lakukan sendiri.  Dalam sebuah presentasi, seorang siswa mewakili regunya maju menjelaskan kepada teman-temannya beberapa tempat-tempat penting di sekitar sekolah sambil menunjukkan peta buatan regunya yang sangat unik karena benar-benar menggambarkan peta dalam imaginasi anak, misalnya museum digambar sesuai dengan gedung tua, rumah sakit digambar dengan dokternya. Si anak kemudian menjelaskan apa saja fungsi gedung atau tempat tersebut sambil tak lupa menambahkan bagaimana caranya pergi ke sana, berapa menit waktu yang diperlukan, dan jika naik kendaraan umum berapa ongkos yang harus dibayar.

Dalam sebuah kunjungan yang lain ke sebuah SD di Kota Reibun yang ada di Pulau Rhiziri, Hokkaido, penulis juga menyaksikan bagaimana para guru mengajarkan kedisiplinan berkendara terutama penggunaan sepeda yang marak di kota-kota di Jepang. Berikut ini adalah gambar yang menjelaskan tata cara bersepeda yang salah yang dipasang di papan pengumuman sekolah. Gambar-gambar ini adalah hasil karya siswa.

P1150449.JPG

Gb. 1.  Tata cara bersepeda yang berbahaya, 1)bersepeda sambil lepas tangan, 2) bersepda sambil makan/minum, 3) bersepeda berboncengan (ini dilarang di beberapa kota di Jepang-red), 4) bersepeda dengan kecepatan tinggi (sumber : foto pribadi)

Di sekolah-sekolah Jepang pelajaran tentang adab berkendara atau adab dalam menggunakan fasilitas umum diajarkan dalam mata pelajaran, misalnya seikatsu ka untuk kelas 1 dan 2 SD atau pelajaran shakai ka (IPS) untuk kelas 3-6 SD dan kelas 1-3 SMP.  Pembelajaran tentang adab dimasukkan sebagai pembelajaran moral.  Berbeda dengan sekolah di Indonesia, yang menjadikan pelajaran moral dan kewarganegaraan sebagai salah satu mata ajaran wajib, di Jepang pelajaran moral tidak dikelompokkan sebagai mata pelajaran, tetapi pembelajaran moral dimasukkan dalam salah satu ryouiki (domain) pengajaran di semua sekolah SD dan SMP.  Sebuah buku pegangan tingkat SD menguraikan tata cara menggunakan fasilitas umum secara aman, misalnya bagaimana seharusnya menggunakan jalan raya, menyeberang di zebra cross, budaya antri menaiki kendaraan umum, adab kesopanan dan keamanan sebagai penumpang kendaraan umum, misalnya tidak boleh berdiri di pintu masuk, berteriak-teriak, menggunakan HP, atau tindakan apa saja yang mengganggu kenyamanan penumpang lain.

Sedemikian detilnya penggambaran tentang tata aturan warga kota dalam memanfaatkan transportasi dijelaskan kepada anak-anak baik melalui buku maupun lisan para guru, membuat kita menjadi tidak heran dengan kedisiplinan warga Jepang dan kerapihan dan kebersihan kotanya.

Pemerintah Jepang menyadari betul bahwa kemajuan teknologi yang tidak dibarengi dengan kedisiplinan pemanfaatannya akan membawa kehancuran bangsa.  Oleh karena itu tidak mengherankan jika pembelajaran di level TK dan SD adalah pembelajaran tentang sikap, semangat kemandirian, aturan hidup bersama dan kedisiplinan, selain tentu saja mereka diajak untuk mengenal kecanggihan baru teknologi buatan orang Jepang.

Di SMA Tatsuno, Nagano, siswa bekerjasama dengan mahasiswa Universitas membentuk kelompok studi untuk mempelajari lebah penghasil madu di Nagano.  SMA ini juga terkenal dengan kegiatannya yang tidak lazim yaitu menyelenggarakan forum sekolah yang menghadirkan pemerintah dan masyarakat dalam arena diskusi untuk membahas masalah-masalah daerah/kota Tatsuno, misalnya masalah transportasi ke sekolah, sistem dan tata cara penanganan sampah kota, hingga masalah merger daerah yang berakibat kepada dimergernya beberapa sekolah.

5.         Kesimpulan

Materi pengenalan kota dan transportasi yang diajarkan di tingkat pendidikan dasar maupun menengah dapat meliputi tema-tema berikut:

1)         pengenalan fasilitas umum, tempat bersejarah atau secara garis besar dikelompokkan

sebagai pengenalan geografis kota

2)         pengenalan penduduk, budaya dan aktivitasnya

3)         pengenalan potensi alam

4)         pengenalan bahasa

5)         pendidikan norma-norma hidup bersama : tata cara berkendara dan menggunakan fasilitas umum

6)         pengenalan terhadap kebijakan kota : meliputi pendidikan, transportasi, problematika sosial, dll

7)         pengenalan pemerintahan kota

8)         pengenalan potensi ekonomi kota dan ilmu atau keahlian apa yang diperlukan

Materi pengenalan kota hendaknya melatih kepekaan siswa melalui pemahaman yang baik terhadap kondisi sekitarnya.  Sebagai contoh beberapa kota di Indonesia setiap tahun mengalami bencana banjir.  Sudah selayaknya pendidikan tentang banjir dimasukkan ke dalam kurikulum sekolah.  Kita sangat meragukan apakah anak-anak di Jakarta mampu menjelaskan penyebab banjir tahunan di ibu kota, selain alasan bahwa banjir terjadi karena kiriman air dari Bogor. Tidak saja menjawab penyebab masalah, tetapi yang selanjutnya ingin ditumbuhkembangkan adalah kesadaran untuk menjaga lingkungan kota, ikut andil memikirkan pengembangan kota, berempati terhadap korban banjir, dan berbagai pemahaman dan sikap yang dapat dibina melalui pembelajaran ini.

Masalah kesopanan berkendara, menggunakan fasilitas jalan raya dan fasilitas kendaraan umum di kota seperti Jakarta sudah selayaknya dimasukkan dalam materi pembelajaran sejak dari TK hingga SMA. Ajakan untuk berfikir tentang problematika kemacetan di Jakarta sudah sepantasnya dirembukkan dengan siswa-siswa SMA di Jakarta.

Rasa kepedulian yang berlandaskan pemahaman inilah yang semestinya menjadi dasar pengenalan kota sebagai salah satu materi mulok di sekolah. Sebagaimana diharapkan dalam tujuan pembelajaran mulok yang disusun oleh DIKNAS, pengenalan kota sekaligus dapat mendorong kesadaran anak terhadap lingkungannya.  Materi pengenalan kota hendaknya tidak diajarkan dengan cara menghafal tetapi cenderung kepada dorongan untuk memahami masalah/kondisi melalui observasi mandiri atau kelompok secara langsung.

Untuk menjalankan ini, pihak sekolah dapat mengundang berbagai pihak untuk terlibat, baik dari kalangan pemerintah maupun masyarakat setempat.  Pemerintah dapat membantu segi pengadaan sumber belajar baik berupa bangunan, nara sumber, artikel, pamflet, buku, dll.  Sekolah atau guru pun harus membuka diri terhadap dunia luar sekolah dengan cara mengundang pakar/sesepuh kota untuk memberikan pemaparan keilmuan/keahliannya di depan para siswa.

6.         Daftar Pustaka

1.         Adhit. Direktorat Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan, DIKNAS.  2007.  Temu Nasional Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal. Ditunduh pada tanggal 12 Februari 2008 dari http://www.pmptk.depdiknas.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=110&Itemid=101.

2.         DikmentiDKI.go.id.  Budaya Betawi Masuk ke Kelas SMA. August,23,2006.  Ditunduh pada tanggal 4 Juni 2007 dari http://www.dikmentidki.go.id/beritapendidikan.php?subaction=showfull&id=1156303196&archive=&start_from=&ucat=1&

3.         Diknas.  Pengembangan Model Mata Pelajaran Muatan Lokal. Sosialisasi KTSP.  Diknas. http://www. ktsp.diknas.go.id/download/ktsp_sma/12.ppt

4.         Gorontalo-Provinsi Agropolitan.  2005.  Gubernur canangkan jagung masuk sekolah.  Ditunduh pada tanggal 5 Juni 2007 dari  http://www.gorontaloprov.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=608&Itemid=2

5.         Kompas Cyber Media.  Pendidikan Budi Pekerti Muatan Lokal Sekolah di Jambi.  21 October,2005. Ditunduh pada tanggal 4 Juni 2007 dari http://kompas.com/kompas-cetak/0510/21/sumbagsel/2144353.htm

6.         Pikiran Rakyat.  Muatan Lokal Bahasa Sunda Sudah Mulai Bergulir. August,19,2006.  Ditunduh pada tanggal 4 Juni 2007 dari http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/2006/082006/19/99forumguru.htm

7.         Ramli, Murni.  2008.  Indonesia ni okeru chuutou kyouiku kaizen ni kan suru senryaku teki kokka kyouiku keikaku no hihan teki kenkyuu.  Gakkou kaizen wo mezasu seido kaisei no hitsuyousei no kousatsu. Journal of Graduate School of Education and Human Development, Nagoya University, Japan (dalam proses penerbitan).

8.         Republika Online. Kembangkan Sekolah Unggulan Bercorak Islami. June,2,2003.

9.         Welsh, Thomas and Noel F. McGinn.  1999. Decentralization of Education : Why, When, What and How ?.  UNESCO International Institute for Educational Planning. Ditunduh pada tanggal 11 Februari 2008 dari http://www.unesco.org/iiep

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: