murniramli

Penanganan Administrasi Pendidikan di Daerah Aichi, Jepang

In Administrasi Pendidikan, Dinas Pendidikan Jepang, Pendidikan Jepang on Januari 31, 2009 at 1:44 pm

Tulisan kali ini dan selanjutnya akan menguraikan kondisi pendidikan di wilayah Prefecture (Provinsi) Aichi di Jepang Tengah yang dikunjungi oleh rombongan dari Jateng selama sepekan. Mudah-mudahan dapat menjadi pembelajaran bagi rombongan pendidikan yang akan datang ke Jepang selanjutnya dan dapat menjadi masukan untuk perbaikan pendidikan di Indonesia.

Akan saya awali dengan tulisan tentang Dinas Pendidikan Aichi dan pembagian tugas antara pemerintah daerah dan Dinas Pendidikan.

Wewenang tertinggi yang mengatur tentang pendidikan di seluruh Jepang ada pada Kementerian Pendidikan, Budaya, Olahraga, Sains dan Teknologi. Yang selanjutnya memiliki perpanjangan tangan kekuasaan yaitu Dinas Pendidikan di setiap prefecture dan municipal (provinsi dan kota), yang disebut Kyouikuiinkai (The Board of Education).

Dinas Pendidikan adalah institusi yang terpisah dan independen dari kekuasaan Gubernur atau Walikota. Dinas Pendidikan terdiri dari Dewan Perwakilan (Representative Council) yang terdiri dari 5 orang anggota yang merupakan perwakilan dari masyarakat (angka ini bisa saja 6 di prefektur yang lain dan bisa juga kurang dari 5 di level kota kecil). Wakil-wakil ini ditunjuk oleh Gubernur atau Walikota dan kemudian diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Prefektur atau Kota untuk diangkat.

Selanjutnya di samping Dewan Perwakilan yang dipilih di level provinsi atau kota, sebagaimana Dinas Pendidikan di semua prefektur di Jepang, Dinas Pendidikan juga terdiri dari struktur organisasi yang pegawainya diangkat oleh Menteri Pendidikan. Struktur Dinas Pendidikan Aichi adalah sbb :

Diketuai oleh seorang Superintendent (Kepala Dinas) dan dengan satu orang wakil kepala dinas. Membawahi 8 sub dinas yaitu :

1. Dept. Administrasi yang membawahi sub bagian :
a. Divisi Sekretaris Umum (General Affairs Division) yang di bawahnya terdapat seksi perencanaan pendidikan (Education Planning Section).
b. Divisi Keuangan dan Pra Sarana (Financial and Facilities)
c. Divisi Tenaga Kependidikan dan Tenaga Pendidik (Education Personnel)
d. Divisi Kesejahteraan Tenaga Kependidikan dan Tenaga Pendidik (Education Personnel Welfare)

2. Dept. Pendidikan (Education Dept.) yang membawahi :
a. Divisi Pendidikan Seumur Hidup (Lifelong Learning) yang di bawahnya terdapat Kantor Konservasi Budaya (Cultural Properties Preservation Office)
b. Divisi Pendidikan Menengah Atas
c. Divisi Pendidikan Wajib Belajar
d. Divisi Pendidikan Luar Biasa
e. Divisi Kesehatan (Health Education) : divisi ini menangani tentang kesehatan siswa dan guru, program makan siang sekolah
f. Divisi Pendidikan Olahraga dan Pendidikan Jasmani (Physical Education and Sports) : bertugas mengembangkan pusat olah raga (gymnasium).

3. Kantor Pendidikan Daerah (Regional Education Offices) yang membawahi daerah :
a. Owari
b. Ama
c. Chita
d. Nishi Mikawa
e. Toyota Kamo
f. Shinshiro Shitara
g. Higashi Mikawa

4. Kantor Pembayaran Gaji Nagoya (Nagoya Payroll Office)
5. Pusat Pendidikan (Education Center) : Lembaga ini menangani pendidikan dan training guru dan administrator sekolah.
6. Pusat Penelitian Arkeologi (Archaelogical Research Center)
7. Sekolah Menengah Atas tingkat Prefektural (Prefectural Upper Secondary Schools) : di Jepang SMA ada 3 jenis yaitu SMA Prefecture (Provinsi), SMA Kota, dan SMA Swasta
8. Sekolah Luar Biasa (Schools for the Disables).

Beberapa tugas utama Dinas Pendidikan adalah :

1. Pembangunan sekolah dan penyediaan fasilitas pendidikan
2. Mengelola sarana pendidikan yang ada
3. Penunjukkan, perotasian dan pemecatan guru
4. Pengaturan penerimaan siswa dan pengeluaran siswa dari sekolah.
5. Pembentukan dan penanganan sistem kelas, tugas-tugas di dalam sekolah, kurikulum sekolah, buku pelajaran dan materi belajar.
6. Program makan siang di sekolah
7. Pendidikan seumur hidup
8. Pendidikan Jasmani
9. Perlindungan dan konservasi budaya
10. Penelitian, penyelidikan, survey statistik, dan informasi tentang pendidikan, dan penyediaan konsultasi tentang pendidikan.

Adapun permasalahan yang menyangkut sekolah swasta dan pendidikan tinggi berada di bawah wewenang Gubernur atau Walikota.

Pendanaan tugas-tugas Dinas Pendidikan berada di bawah kendali Kementerian Pendidikan.

Kebijakan pendidikan di daerah masih bersifat top down kebijakan standar dari Kementerian Pendidikan, dan karena berdiri secara independen dari gubernur dan walikota, Dinas Pendidikan Daerah dapat memberikan masukan kepada Gubernur dan Walikota tentang pendanaan pendidikan. Adapun kebijakan pendidikan di daerah sepenuhnya menjadi tanggung jawab dan wewenang Dinas Pendidikan Daerah yang merupakan bentuk kelanjutan kebijakan pusat (Menteri Pendidikan).

Dinas Pendidikan Daerah juga mengeluarkan sertifikat guru untuk sekolah-sekolah negeri, sedangkan Sertifikat Guru untuk sekolah swasta dikeluarkan oleh Kantor Gubernur/walikota.

Pendidikan Anak Usia Dini terbagi dua yaitu TK dan Taman Bermain atau nursery school. TK berada di bawah kendali Kementerian Pendidikan sedangkan Taman Bermain berada di bawah kendali Kementerian Kesehatan dan Tenaga Kerja (Ministry of Health and Labor).

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: