murniramli

Standardisasi pendidikan yg memenuhi EEQ dan ES (bag.2)

In Manajemen Sekolah, Pendidikan Indonesia, Penelitian Pendidikan on Mei 29, 2009 at 7:27 am

Ketika Lesley Anderson & Tony Bush (1999) menanyakan persepsi kepala sekolah Grantmaintaned School di Inggris tentang standardisasi pendidikan, hampir semua kepala sekolah menjawab atau mengarah kepada jawaban tes akademik. Ya, bukankah lahirnya PP 19 th 2005 juga dilatarbelakangi oleh polemik ujian nasional? Saat mensearch di google dengan keyword standardisasi pendidikan, kebanyakan komentar pakar di koran mengarah kepada ujian nasional.

Sebagaimana dibahas pada tulisan sebelumnya, standardisasi kompetensi lulusan memang perlu ditetapkan tetapi tidak bisa diukur hanya dg ujian nasional semata. Sebagaimana disebutkan dalam pasal yang kontradiktif di dalam PP 19/2005 perihal penilaian thd siswa, maka penilaian guru dan sekolah adalah dasar yang tepat untuk meluluskan siswa. Adapun ujian nasional sebagaimana fungsi awalnya sebagai parameter untuk memetakan pendidikan, maka UN tetap dilaksanakan untuk tujuan tersebut.

Tulisan kali ini melanjutkan kajian lalu tentang standardisasi pendidikan, khususnya melanjutkan poin standardisasi pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan serta penilaian, tetapi saya tidak ingin membahas UU-nya dari kacamata kajian hukum.

Saya ingin menyoroti kajian ini dengan memakai pola pemikiran yang berkembang di kalangan pakar sosiologi dan antropologi pendidikan yaitu, Equal Educational Opportunity (EEQ) dan Educational Sufficiency (ES).

Prinsip dasar yang diangkat dalam pemikiran EEQ adalah konsep equality atau persamaan dalam mendapatkan kesempatan memperoleh pendidikan yang baik. Pendidikan yang baik dapat kita analisa dengan konsep Educational Sufficiency.

Adalah Jonathan  Kozol, seorang penulis, aktivis, merangkap educationist yang menyusun buku tentang pendidikan anak-anak kulit hitam di Amerika. Karyanya pada tahun 1991 berjudul Savage Inequalities yang menjadi perbincangan para sociolog dan educator, pun mendasari kemunculan issu EEQ.

Apa sebenarnya yang dimaksud persaman kesempatan dalam pendidikan? Dan bagaimana pengaitannya dengan standardisasi pendidikan ? Menarik untuk membahas disertasi Harry Adams, yang berjudul A fair educational standard. Adams menawarkan konsep persamaan kesempatan yang agak unik, yaitu memasukkan komponen-komponen untuk mengukur bagaimana seharusnya sumber daya pendidikan didistribusikan kepada seluruh rakyat. Ini juga menarik jika dikaitkan dengan konsep Education For All (EFA).

Komponen-komponen yang diajukan Adams adalah : effort of child (E), usaha murid dalam proses pendidikannya, family background (F), latar belakang keluarga, Giftedness (G), faktor genetik, bakat, talenta. Adams kemudian mensimulasikan dan membuat kombinasi kondisi siswa berdasarkan 3 komponen tadi.

Secara gampangnya, sebagai contoh kombinasi E1, G1, F1, artinya siswa bersangkutan adalah siswa yang benar-benar giat belajar, usahanya sangat keras (E1), mempunyai talenta,bakat dan naluri berfikir,kecerdasan yang secara genetik dimilikinya sejak lahir (G1), berasal dari keluarga yang sangat berkecukupan(F1). Sebaliknya, E3,G3, F3 adalah gambaran terbalik dari kondisi di atas. Dalam kondisi demikian, apakah sumber-sumber pendidikan akan dibagikan sama rata kepada semuanya?

Jika kata equality diberi makna “persamaan” tanpa embel-embel seperti saran Adams, maka selayaknya kompensasi harus diberikan kepada golongan 3 agar dapat merasakan pendidikan yang sama seperti yang dirasakan golongan 1. Tetapi jika memperhatikan keragaman komposisi yang dibuat Adams, maka kompensasi pendidikan tidak bisa dengan mudah didistribusikan. Adams mempersyaratkan R/n artinya Resource dibagikan sesuai jumlah murid (n), dengan catatan besarnya R/n disesuaikan dengan kondisi murid yang memungkinkannya untuk mengembangkan diri secara optimal sesuai dengan potensi, kelemahan dan kekuatannya.

Pertanyaannya adalah, apakah standardisasi pendidikan dalam PP 19/2005 sudah memperhatikan konsep ini, yaitu bahwa pendidikan harus diselenggarakan sehingga memungkinkan semua anak dalam berbagai kondisi dan latar belakang, mampu mengikutinya ?

Pembahasannya kemungkinan bisa dimulai dengan membahas kurikulum. Apakah kurikulum yang distandarkan dalam PP tersebut memperhatikan anak-anak dengan talenta superb dan atau sebaliknya anak-anak dengan IQ rendah? Apakah kurikulum kita apabila dilaksanakan sesuai standardnya, maka anak-anak dari latar belakang ekonomi lemah mampu mengikutinya dengan fasilitas yang ada?

Pandangan lain bisa dilihat dari standardisasi penilaian atau evaluasi belajar. Jika menetapkan ujian akhir sebagai satu-satunya cara untuk mengukur kemampuan siswa, dan atau menjadi parameter kelulusan siswa, maka apakah kondisi keberagaman siswa tidak menjadi unsur yang mempengaruhi kelulusan? Yang oleh karenanya perlu dipikirkan cara penilaian yang lebih adil. Oleh sebab itu penilaian oleh guru menurut saya adalah yang lebih adil (jika gurunya juga adil dan bijak 😀 ), dengan syarat guru memahami betul kondisi fisik dan psikis siswa2nya.

Sekarang, bagaimana dengan konsep Educational Sufficiency (ES) ? Sufficiency atau kecukupan sangat relatif. Orang-orang di perkampungan Sulawesi, tempat saya dilahirkan merasa cukup dengan hanya makan ikan asin dan nasi, begitu pula orang Jawa merasa puas jika ada sambal dan kerupuk.

Amy Guttman dan Harry Frankfurt memperkenalkan konsep kecukupan yang meliputi adequate facilities (meliputi kelengkapan dan daya berfungsinya, dll), adequate environment (kebersihan, sanitasi, ketenangan keamanan,kenyamanan), adequate materials (buku pelajaran, perpustakaan,dll), adequate personnel (guru, administratur, konselor, dll) . Lalu Adams menambahkan satu komponen lagi yaitu, adequate intelleqtual preparation (kecukupan dalam pembinaan dan pembelajaran, misalnya apakah siswa-siswa SD benar-benar dibina untuk menguasai 3R (Reading, wRiting, aRithmetic).

Saya cukup surprise dengan pernyataan tentang standardisasi sarana dan pra sarana dalam PP 19/2005 pasal 45 ayat 5, yang berbunyi , ” Pada daerah rawan gempa bumi atau tanahnya labil, bangunan satuan pendidikan harus memenuhi ketentuan standar bangunan tahan gempa”.

Ini menarik, pertama dari segi ketimpangannya karena yang disebutkan hanya daerah rawan gempa, bagaimana dengan yang rawan bencana lainnya, banjir, gunung meletus, tsunami, dll? Atau bisa saja kita berkelit dengan mengatakan itu diatur dalam peraturan Menteri PU (ayat 6). Tapi yang lebih timpang lagi adalah sementara pemerintah belum mengatur kualitas rumah2 rakyat yang didiami murid-murid sekolah (yang notabene murid2  menghabiskan waktu lebih lama daripada di sekolah), kualitas sekolah sudah distandarkan.

PP 19/2005 telah mendefinisikan dengan cukup jelas kecukupan yang dimaksudkan dalam ES, baik dari segi sarana prasarana, tenaga kependidikan, pengelolaan dan pembiayaan pendidikan.

Masalah kecukupan yang disinggung dalam ES menurut saya perlu ditambahkan dalam konteks Indonesia sebagai negara pluralistik. Kecukupan pendidikan agama, dan kecukupan pendidikan dan pengenalan daerah perlu menjadi salah satu konsiderasi. Karenanya tidak cukup hanya intellectual preparation, tapi bagi anak-anak Indonesia harus diimbagi dengan adequate moral or religious education, atau kalau mau lebih menyatu dengan konsep OTDA, maka perlu dikembangkan kecukupan pemahaman tentang daerah, yang meliputi sejarah,bahasa  dan budaya, maka perlu adequate local excellence’s education. Tentunya ini sangat memusingkan jika dikembangkan di Jakarta yang merupakan campuran beragam budaya dan pendatang dari beragam suku. Tetapi sekalipun bukan suku betawi, barangkali ada baiknya anak-anak yang bersekolah di Jakarta mendapatkan pelajaran bahasa, sejarah, dan budaya Betawi 😀

Catatan : Alhamdulillah tulisan ini akhirnya selesai juga setelah tertunda-tunda karena kesibukan menulis disertasi dan paper ilmiah. Materi kajian ini sebagian menjadi bahan paper yang akan saya submit dalam sebuah jurnal berbahasa Jepang.

Iklan
  1. setelah saya baca di atas..saya berpikir,knp mayarakat indonesia SDM nya kebanyakan masih rendah??

  2. […] Standardisasi pendidikan yg memenuhi EEQ dan ES (bag.2) […]

  3. Bagi siswa dan guru terlalu banyak aturan. Siswa dan guru sama-sama terbiasa penuh kepalsuan karena aturan/sistem pendidikan yang harus seperti saat ini.

  4. Alhamdulillah saya berkesempatan membaca tulisan ini, sehingga menambah “sesuatu” untuk sekolah yang saya buat sendiri walaupun kecil. ya… tentunya dengan sekolah yang dibuat sendiri, memiliki aturan sendiri. Dimana aturan tersebut dibuat sesuai dengan keadaan lingkungan yang ada. Semoga putra-putri Indonesia BISA dan MAMPU memberikan yang TERBAIK untuk bangsa dan negaranya.AMIN.

  5. Ibu, saya tidak bisa menemukan bagian pertama tulisan ini.
    Tolong tunjukkan pada saya, bagian pertamanya dimana?

    Terima kasih banyak ….

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: