murniramli

Wajib Belajar dan Hak Memilih Sekolah

In Administrasi Pendidikan, Manajemen Sekolah, Pendidikan Dasar, Pendidikan Indonesia, Penelitian Pendidikan on Juli 18, 2009 at 11:50 am

Selalu saja terjadi masalah yang berulang di setiap tahun ajaran baru, orang tua antri mendaftarkan anak ke sekolah favorit, baik negeri maupun swasta. Orang tua dengan putra/i berotak cemerlang tidak terlalu pusing, sebab semua sekolah menginginkan mereka. Tetapi jumlah mereka sangat sedikit, dan yang dominan adalah siswa rata-rata.

Dalam PP No 47 th 2008 tentang wajib belajar, sebenarnya sudah sangat jelas diatur bahwa pihak SD dan SMP yang termasuk dalam pendidikan dasar (wajar) tidak diperkenankan menolak siswa yang mendaftar. Bahkan tidak ada ketentuan bahwa sekolah harus mengadakan ujian masuk, tes calistung, atau bahkan mempersyaratkan calon siswa sebagai lulusan TK.

Kebijakan itu sangat logis. Dengan mewajibkan pendidikan dasar maka berarti pemerintah mempunyai konsekwensi untuk menjamin semua anak berusia 6 sd 15 th agar dapat bersekolah di level yang dimaksud. Oleh karenanya pemerintah perlu menyiapkan fasilitas sekolah yang cukup dan memenuhi standar, termasuk di dalamnya sarana transportasi untuk pergi pulang ke sekolah, memudahkan proses mengikuti program wajar, pun menyelesaikannya.

Berdasarkan pemikiran tersebut maka ada beberapa hak yang harus ditegakkan yaitu :
1. Setiap anak harus dipenuhi haknya untuk bersekolah
2. Setiap anak harus dipenuhi haknya untuk memilih sekolah
3. Setiap anak harus dipenuhi haknya untuk menuntaskan sekolahnya
4. Setiap anak harus dipenuhi haknya untuk mendapatkan pelajaran sesuai kemampuannya.

Salah satu alternatif untuk mengupayakan pemenuhan hak tersebut adalah mengurangi terjadinya kompetisi perebutan siswa unggul di level pendidikan dasar, dengan cara membatasi hak memilih sekolah, dan mengatur sistem persekolahan pendidikan dasar berdasarkan rayon atau wilayah terendah, yaitu desa/kelurahan.

Sebagai konsekwensinya anak-anak dari kelurahan A hanya diijinkan untuk memilih lembaga pendidikan dasar yang ada dalam wilayah kelurahan A. Tentu saja sistem ini akan menjadi semakin baik jika semua lembaga pendidikan dasar telah memenuhi standar nasional pendidikan, dan pemerintah menghapuskan sekolah bertaraf internasional pada level pendidikan dasar (pembahasan tentang ini akan diuraikan dalam tulisan yang lain).

Dengan adanya batasan memilih sekolah, maka siswa-siswa unggul akan tersebar, dan istilah sekolah favorit akan hilang. Munculnya sekolah favorit sebenarnya bukan karena faktor fasilitas sekolah yang lebih unggul atau guru yang lebih berkualitas, sebab seleksi dan penempatan guru adalah hak dan tugas dinas pendidikan dan bukan hak sekolah untuk memilih guru yang lebih unggul.Dengan kata lain penyebaran guru berdasarkan kualitasnya dapat dikatakan merata. Jadi, sekolah favorit muncul karena calon-calon siswa unggul berkumpul di satu sekolah.

Sistem standardisasi nasional pendidikan dapat menstandarkan fasilitas hanya dapat menstandarkan output sekolah secara minimal, tetapi adalah sebuah fakta yang alami bahwa kemampuan siswa akan membentuk kurva sebaran normal di mana siswa-siswa unggul akan berada di ekor kurva.

Oleh karena itu pemerintah harus turun tangan mengatur penyebaran siswa unggul dan bukan mengumpulkan atau menggiringnya ke sebuah sekolah yang lama kelamaan dicap sebagai sekolah favorit.

Pembatasan hak memilih sekolah memiliki sisi positif lainnya, yaitu mengurangi jarak tempuh (waktu dan energi) dan biaya yang harus dikeluarkan oleh orang tua.

Tentu saja dengan penerapan sistem ini, setiap wilayah pemerintahan terendah perlu mendata jumlah anak usia sekolah di wilayah masing-masing dan merencanakan pembangunan lembaga pendidikan dasar yang memadai jumlah anak dan terlokalisasi. Maksudnya, SD dan SMP dibangun secara berdekatan.

Hak memilih sekolah dan jenis pendidikan yang diinginkan sudah ditetapkan dalam perundangan sebagai hak yang harus dijunjung tinggi. Oleh karena itu sistem rayonisasi sekolah bukan menghilangkan hak itu, tetapi membatasinya. Artinya setiap anak/orang tua tetap dihargai haknya apabila dia memilih sekolah swasta, homeschooling,  program paket, dll. Tetapi pemerintah membatasi hak tersebut dengan kriteria wilayah.

Memang akan menjadi sulit untuk diterapkan jika tidak ada perimbangan jumlah sekolah antar wilayah dan terjadi konsentrasi sekolah swasta di wilayah tertentu. Oleh karena itu pemerintah daerah sangat berperan mengatur perimbangan dan penyebaran sekolah di tingkat kelurahan/desa.

Terlepas dari pendidikan yang sudah menjadi komoditi komersial, pemerintah seharusnya tetap berpihak kepada rakyat dengan menyediakan pendidikan yang equal, terjangkau, dan bermutu.

Iklan
  1. tulisan yang sangat bagus, kritis dan membangun…. trim’s

    Jika ingin lebih memperhatikan pendidikan sebaiknya gunakan Sistem Informasi yang bagus…. mengapa? karena dengan Sistem Informasi yang bagus…. semua dapat dikontrol dengan

    cepat dan efisien….

  2. untuk sekolah kaum melayan, bisa dibuka sekolah perahu untuk prgram paket A, B dan C. karena mereka ada sebagian yang ga mau ketinggalan
    waktunya untuk cari duit membantu ortunya. maka mereka maunya tetap bisa mencari mata pencaharian laut, tapi tetap bisa sekolah. mereka cerdas-cerdas, tapi budaya belajar masih rendah. intervensi pemerintah bisa masuk melalui agenda pendidikan berlayar (sekolah jalan/perahu)

  3. @Pak Nur Khamim
    Saya ingin sekali melihat mereka belajar di perahu2nya, Pak.
    Ada bukunya Pak Wardiman Djoyonegoro ttg 50 th pendidikan nasional, di dalamnya ada foto anak2 gembala duduk bergerombol di padang rumput sambil membaca buku. Saya terharu sekali saat melihat ini pertama kali. Ada juga foto saudara2 di Irian yg sedang belajar di kelas kayu yg reot.
    Mereka seperti menemukan hal baru dari kata “belajar”
    Saya setuju usulannya untuk meningkatkan program life skill yg cocok dg kehidupan mereka. Tdk hanya berlayar, tp masalah kelautan sangat menarik untuk diperkenalkan kpd mereka.
    Selamat berkarya, Pak

  4. Pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, orang tua dan masyarakat. Bagi kelompok masyarakat yang menginginkan mutu pendidikan anaknya seharusnya membayar lebih, sebab pemerintah hanya menjawin wajib belajar sesuai dengan standard pelayana minimum(SPM) penyelenggaraan pendidikan. Oleh sebab itu sebaiknya yang menginginkan pendidikan lebih masuk ke sekolah swasta favorit dan membayar lebih untuk peningkatan kuatitas belajar anaknya. Sistem rayonisasi seleksi siwa baru sangan membantu menuntaskan Wajib Belajar dengan menerima siswa dari lingkungan sekitar ( school community base , sehingga sekolah tidak inklusif bagi lingkungan sekitar. Sangat ironis suatu seklah menolak siswa dari lingkungan sekitar karena alasan siswa lebih, padahal siswa dari daerah lain diterima. Wajar jika orang tua siswa melakukan protes, dan pihak terkait harus membenahi hal tersebut. Kalau perlu sekolah tersebut oleh masyarakat sekitar ditutup saja.

  5. Artikel ini sangat membantu. Saya setuju dengan hak2 anak di atas. Apa lagi yang nomer 2. Harusnya orangtua tidak boleh menutup kuping mereka. Mereka juga harus mendengarkan anak mereka. Ank juga boleh memilih pendidikannya (sekolah). Orang tua tdk blh beranggap bahwa mereka paling tau anak mereka. Jadi orang tua orang tua seharusnya membaca artikel tsbt.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: