murniramli

Kebijakan Bebas Uang SPP untuk SMA di Jepang

In Manajemen Sekolah, Pendidikan Jepang, Pendidikan Menengah, Penelitian Pendidikan, Serba-Serbi Jepang, SMA, SMA di Jepang, SMK Jepang on Oktober 16, 2009 at 3:08 am

Berita pagi ini dan tadi malam di TV, dilaporkan bahwa Menteri Pendidikan (Tatsuo Kawabata) dalam Kabinet PM Hatoyama yang berasal dari Partai Demokrat (民主党),sesuai dengan salah satu kandungan Manifesto Politik yang diusung oleh partainya sebelum memenangkan pemilihan umum baru-baru ini, mengumumkan kebijakan pembebasan SPP untuk SMA yang disebut sebagai kebijakan  高校無償化(Koukoumusyouka) atau penggratisan SMA.

Kebijakan ini disambut dengan keragu-raguan oleh sebagian orang tua dan ditentang oleh korps guru. Dalam berita tadi pagi digambarkan seorang Ibu yang sudah ditinggal mati oleh suaminya dan harus membiayai seorang anaknya yang bersekolah di SMA. Sang Ibu menunjukkan bahwa dia sudah mendaftar untuk mendapatkan keringanan biaya SPP SMA (sebelum kebijakan ini berlaku), tetapi ditolak oleh pemerintah kota setempat. Menurutnya pengeluaran terbesar dalam pembiyaan pendidikan anaknya bukanlah dalam bentuk SPP, tetapi justru biaya di luar itu.

Dalam press releasenya, Menteri Kawabata mengumumkan bahwa siswa SMA Negeri akan dibiayai oleh negara sebesar 120,000 yen per tahun, sedangkan siswa SMA swasta disesuaikan dengan penghasilan orang tua dan akan menerima maksimal 240,000 yen per tahun.

Pihak-pihak yang menentang menyampaikan argumen, bahwa pemerintah mengatakan kebanyakan negara telah menggratiskan pendidikan SMA-nya, sehingga Jepang pun tidak salah jika menempuh kebijakan ini. Pendapat ini menurut mereka tidak bisa diterima sebab kebijakan yang berlaku di negara lain alasannya juga lain. Negara-negara tsb bermaksud mendorong APK SMA, (sebagaimana di Indonesia), tetapi di Jepang APK SMA telah mencapai 98%, sehingga penggratisan SPP adalah mubazir.

Argumen lain adalah, 2% anak usia SMA yang tidak melanjutkan ke SMA bukan karena alasan ekonomi, tetapi karena kurikulum dan model pembelajaran yang tidak disukai/kurang cocok dengan siswa. Alasan lain, kebolehan untuk melakukan kerja sambilan yang diberikan kepada siswa SMA turut mendorong mereka untuk lebih memilih bekerja, mendapatkan penghasilan yang cukup, membeli sendiri barang-barang keperluannya, daripada harus duduk diam di kelas.

Pihak pemrotes juga mengatakan bahwa sudah banyak kebijakan bantuan beasiswa yang diberikan kepada siswa-siswa di Jepang. Itu sudah sangat mencukupi, mengapa dalam kondisi keuangan negara yang krisis seperti masa ini pemerintah memaksakan untuk menerapkan isi manifesto ?

Bantuan yang diberikan oleh pemerintah tersebut disalurkan ke sekolah, dan bukan diberikan langsung kepada orang tua siswa. Oleh karena itu, pengelolaan keuangan tersebut menjadi tanggung jawab sekolah. Tidak jelas, apakah uang tersebut bisa dimanfaatkan untuk memberikan tambahan gaji kepada guru-guru yang menjadi pembina kegiatan ekstra (bukatsudou) yang biasanya hanya menerima uang ala kadarnya (bahkan seorang teman saya mengatakan uang itu tidak layak jumlahnya).

Seorang guru di Tokyo melaporkan bahwa ada beberapa orang tua yang sekalipun mampu membayar/memiliki uang yang cukup, sengaja tidak membayarkan SPP anaknya. Beberapa orang tua pun cuek dengan sekolah anak-anaknya di SMA. Ya, sebagian anak-anak SMA di Jepang memang ada yang dibiarkan untuk hidup mandiri oleh orang tuanya.

Kebijakan penggratisan SMA ini akan diterapkan April tahun depan. Pemerintah menganggarkan 450 milyar yen untuk keperluan ini. Persyaratannya, orang tua harus mendaftar ke kantor pemerintahan setempat. Jika proses ini tidak ditempuh, maka kemungkinan mendapatkan bantuan akan hilang.

Kebijakan menggratiskan SPP SMA juga berlaku di negara kita pada masa OTDA. Beberapa daerah telah menerapkannya. Kebijakan ini tentu saja mudah bagi daerah-daerah dengan pendapatan daerah cukup besar, tetapi bagi daerah-daerah miskin, pengetatan anggaran harus dilakukan di beberapa sektor.

Kebijakan penggratisan pendidikan menengah pada prinsipnya dilakukan untuk mendorong angka partisipasi pendidikan menengah. Ini perlu dilakukan oleh daerah-daerah yang APK-nya masih rendah. Kebijakan semacam ini umumnya hanya diterapkan di level pendidikan menengah umum, sebagaimana di Jepang kebijakan bebas SPP hanya berlaku bagi siswa SMA. Sebab siswa SMK umumnya mempunyai SPP yang lebih mahal, dan pembiyaan SMK sebagian besar memang sudah ditanggung oleh pemerintah pusat dan daerah.

Yang perlu dikritisi adalah apakah dengan penggratisan tersebut benar-benar membantu siswa. Sekaligus apakah mampu memecahkan permasalahan utama di level pendidikan menengah ?

Di Jepang, permasalahannya bukan pada APK yang rendah, tetapi mutu lulusan SMA, dan kemandirian siswa SMA yang dianggap rendah, serta minat melanjutkan ke Pendidikan Tinggi yang menurun, sementara untuk memasuki dunia kerja mereka tidak memiliki keterampilan yang cukup. Alhasil banyak lulusan SMA yang hanya melakukan pekerjaan sambilan.

Kebijakan pembebasan uang SPP ini masih harus menunggu pelaksanaannya dan kondisi keuangan pemerintah Jepang di masa mendatang.

  1. Wih, mantabnya.
    Indonesia kok cuma smpe SMP aja ya?

  2. berharap semoga dengan langkah yang diambil ini bermanfaat untuk semunya🙂

  3. Wahhhh..sudah lama saya tidak mampir Bu Murni🙂
    Hhmm..saya rasa juga memang tidak efektif, kan kebanyakan di Jepang sudah mampu, untuk apa digratiskan, lebih baik untuk investasi lain semisal memperkaya kegiatan ataupun memajukan teknologinya lebih maju lagi, apalagi sekarang kondisi perekonomian Jepang memang agak goyah, jadi kudu pintar2 mengeluarkan kebijakan dan pengeluaran. Orang Jepang ternyata ada juga permasalahan seperti ini ya Bu, namun saya senang, cara berpendapat mereka kan didasari alasan2 yang kuat serta tidak agresif, demooo, suara serak2 dan capek2 jalan tapi yang diperjuangkan mereka pun ga mengerti. Indonesia(Baca : orang Indonesia) mesti masih banyak belajar.🙂

    Salam semangat selalu dari Pemuda agen perubahan dari Indonesia(Berucap dengan penuh semangat)

    Saya tunggu kunjungannya di Blog Bocahbancar Bu🙂
    Owh iya, kalau Bu Murni punya akun di Facebook, mohon saya di add di alamat joe.sekigawa@yahoo.com atau dengan mengeklik banner yang ada di Blog saya. Arigatou Gozaimashita

  4. @Adam : Di Indonesia ada daerah yg sdh menggratiskan SMA-nya lo

    @ Ari : Ya, semoga

    @ Bocahbancar: saya tdk ngefesbuk😀 ndak ada waktu.

  5. Blog yang bagus, ingin baca tulisan tentang Patriotisme Pelajar di Ujung Tanduk. Klik di http://astriani.wordpress.com/2009/10/23/patriotisme-pelajar-di-ujung-tanduk/

  6. Bu Murni, alangkah baiknya jika fenomena yang ada di Jepang ini “diterjemahkan” aplikasinya untuk Indonesia dalam nuansa saran/usul. Sebab bagi saya yang awam membaca topik-topik kerennya bu Murni ini kebanyakan menyimpulkan secara sederhana; Kok enak ya? Di Indonesia kapan bisa begitu ya? Tetapi macet tatkala ditanya “bagaimana caranya?”

    Oya, tulisan bu Murni terus saya bagi untuk http://www.sekolahku.info, mohon dimaafkan.🙂

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: