murniramli

Zero Tolerance dalam pendidikan Jepang

In Pendidikan Indonesia, Pendidikan Jepang, Pendidikan Menengah, Penelitian Pendidikan, SD di Jepang, Serba-Serbi Jepang, SMA, SMA di Jepang, SMK Jepang, SMP Jepang on Februari 14, 2010 at 10:59 am

Tulisan ini adalah draft tulisan bulan Juni tahun lalu. Saya sering mempunyai ide-ide menulis dan untuk sementara karena tidak ada waktu, hanya saya tulis judulnya dan simpan dalam bentuk draft.

Dalam seminar PDP yang diadakan setiap hari Selasa malam, suatu kali kami membahas tentang kebijakan zero tolerance dalam pendidikan Jepang.

Kebijakan zero tolerance pada awalnya muncul di USA sebagai bagian dari hukum kriminal atau pengadilan. Sejarah tentang zero tolerance saya kutipkan sedikit dari wikipedia. Zero tolerance dicetuskan pada tahun 1994. Teori ini lahir sebagai kelanjutan dari Teori Broken Windows yang diperkenalkan oleh James Q. Wilson dan George L.Killing pada tahun 1982. Teori Broken Windows adalah sebuah konsep mengantisipasi vandalism atau kriminal. Diibaratkan bahwa apabila sebuah jendela dirusak, maka tindakan vandalisme selanjutnya dapat diperkecil dengan segera memperbaiki kerusakan tersebut. Jika tidak dilakukan perbaikan terhadap jendela yg rusak, maka kondisi jendela rusak itu akan mendorong pelaku untuk merusakkan/memecahkan kaca jendela yang lainnya.

Adapun teori Zero Tolerance adalah mengabaikan segala bentuk perbaikan dan belas kasihan kepada para pelaku kriminal, dan lebih memilih penerapan hukum yang saklek, tanpa tedeng aling-aling. Dengan kata lain, toleransinya nihil !

Konsep zero tolerance diperdebatkan sebagai konsep yang cukup akurat untuk mengantisipasi aktivitas bullying (ijime) yang merebak di sekolah-sekolah Jepang. Konsep ini dipergunakan di USA untuk menghadapi anak-anak yang bermasalah. Sekolah-sekolah berhak mengeluarkan anak-anak seperti ini. Beberapa waktu lalu, sekolah-sekolah Jepang tidak mempunyai hak untuk mengeluarkan anak-anak yang bermasalah, sehingga boleh dikatakan anak yang dikeluarkan dari sekolah di Jepang adalah nihil. Orang Jepang berprinsip bahwa pendidikan anak adalah tanggung jawab sekolah, dan oleh karenanya anak yang melakukan ijime dianggap sebagai akibat pendidikan yang gagal diterapkan di sekolah.

Berbeda dengan di Indonesia, anak-anak yang melakukan tindakan amoral di sekolah diekspos secara besar-besaran oleh media massa, sementara pihak sekolah berusaha menutupinya karena akan mencemari nama baik sekolah. Saya pikir sekolah pada saat itu hanya berfikir untuk kepentingan sekolah. Adapun di Jepang, nama pelaku ijime harus disembunyikan dan tidak boleh ditampilkan di media apabila masih di bawah umur. Pihak keluarga atau bahkan pihak sekolah yang diwawancarai di TV umumnya tidak ditampakkan secara penuh, misalnya dengan wajah yang diburamkan sama sekali atau suara yang diubah.

Karena merebaknya kasus ijime yang bahkan mengarah pada meningkatnya jumlah anak yang melakukan bunuh diri, pakar pendidikan mengajukan konsep zero tolerance. Artinya anak-anak pelaku ijime seharusnya dikeluarkan dari sekolah atau sekolah tidak memberikan keleluasaan bergerak kepadanya.

Tetapi pakar pendidikan yang lain mengutarakan argumen, seandainya ini diterapkan, bagaimanakah nasib si pelaku ijime selanjutnya ? Siapa yang akan mengubahnya menjadi berperilaku baik ? Apakah hanya orang tuanya yang bertanggung jawab ?

Memang sangat berbeda konsep berfikir orang Amerika dan orang Jepang. Jika di Amerika individualistik sangat menonjol, dan bahkan kesempatan mendidik sendiri anak-anak melalui program home schooling pun didukung oleh pemerintah, di Jepang, masyarakatnya masih beranggapan bahwa pendidikan adalah beban pemerintah untuk menyelenggarakannya dan tanggung jawab pendidikan seorang anak adalah tanggung jawab semuanya. Oleh karena itu mengeluarkan anak dari sekolah harus diantisipasi dengan menyediakan lembaga pendidikan baru untuk si anak.

Hukuman memang harus diberikan kepada si pelaku kejahatan. Tetapi bagaimana agar hukuman tersebut membuat pelaku dan orang-orang sekitarnya menjadi sadar dan mengubah diri menjadi lebih baik, itu yang harus dipikirkan.

Iklan
  1. Kekerasan (bullying) di sekolah telah menjadi masalah kita semua, bahakan terjadi juga di tempat saya mengajar di daerah pegunungan. Dilakukan oleh kakak kelas terhadap siswa baru adik kelasnya. Tentu saja siswa-siswa tersebut dipanggil untuk ditanya dan mempertanggungjawabkan perbuatannya antara lain dengan meminta maaf kepada korban. Mereka menyesal dan akan minta maaf, korban sampai takut tdk bersekolah setelah kejadian.
    Mbak Murni, siswa Jepang ada kecenderungan untuk bunuh diri jika menghadapi masalah , mengapa begitu ? Apa pendapat Mbak Murni?

  2. Karena saya mengajar di SD, maka mungkin gak sesulit rekan-rekan yang musti menghadapi anak-anak lebih tinggi lagi saat menghadapi kedisiplinan. Saya kira, mungkin tergantung tingkatnya juga kali, Bu Kalo usia SMA, kadang memang harus keras. Pangkas dan buang, heheh… Tapi untuk usia SD dan SMP, itu malah sekolah harus menyelesaikan Atau paling tidak mengkomunikasikannya kepada ortu. Itu makanya saya selalu menghargai sekali jika di rapot, kolom deskripsi itu diisi detil Jadi segala permasalahan seorang anak, dan tindakan guru bisa terekam sehingga guru selanjutnya bisa meneruskan, atau tidak malah mundur. Kalau nanti ada masalah, bisa dievaluasi dari itu Karena bisa aja kan, tu anak bermasalah karena kebetulan sedang ada masalah berat Ortunya meninggal misalnya Lalu apakah karena dia sedang depresi saat itu maka harus dikeluarkan? kan enggak. Tapi kita kan juga gak bisa membiarkan pengedar narkoba terus berkeliaran di dalam sekolah berseragam, ya, kan?

    Eniwei kita juga musti inget kan, pelaku bullying itu biasanya korban bully juga yang yang lebih besar. Entah itu pada masa lalu, atau di rumah.

    Dan, dari tulisan Ibu yang mengemukakan bahwa Zero Toleransi itu kepada pelaku kriminal, maka untuk sekolah menengah atas, yep saya lebih cenderung setuju. Tinggal bedakan aja mana yang termasuk kriminal, mana yang termasuk kenakalan remaja.

    • Menarik tanggapannya pak, kalau untuk sekolah kecil mungkin urusan latar belakang siswa bermasalah bisa dikorek satu per satu (sekolah saya cuma 20 siswa, jadi saya pernah melakukannya), namun untuk sekolah dengan jumlah siswa yang bengkak, saya pikir menjadikan orang tua sebagai subyek yang aktif memperbaiki permasalahan anaknya, sementara pihak sekolah sebagai penasehatnya, patut dicoba.

      Oya, bagaimana kita membedakan mana kriminal dan mana kenakalan remaja?
      – mohon diajari –

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: