murniramli

Bagaimana jika UN hanya sebagai survey?

In Administrasi Pendidikan, Pendidikan Dasar, Pendidikan Indonesia, Pendidikan Menengah, Penelitian Pendidikan on Mei 3, 2010 at 10:22 am

Kembali membicarakan UN, sebab masih ada ide yang belum tersampaikan. Seperti dibicarakan dalam tulisan yang lalu, kita seakuran dengan pemerintah menggunakan UN sebagai alat memetakan kualitas pendidikan di Indonesia (sekalipun sebenarnya tidak akur sekali). Kali ini bagaimana kalau kita bantu pemerintah yang ingin sekali memetakan kualitas pendidikan, sebab data itu barangkali perlu untuk disampaikan kepada khalayak dalam dan luar negeri. Oya, sedikit ralat, nama UN sekarang berganti menjadi UASBN (Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional). Tapi karena kepanjangan ngetiknya, dalam tulisan ini kita singkat saja menjadi UN.(Ralat lagi, UASBN untuk SD, dan UN untuk SMP dan SMA)

Selama ini UN dilaksanakan sebagai kewajiban sekolah yang tidak pandang bulu. Artinya di manapun sekolah itu, bagaimanapun bentuknya, seberapapun jumlah muridnya, asalkan terdaftar sebagai sekolah di bawah koordinasi DIKNAS atau DEPAG maka wajib hukumnya mengikuti UN. Karena pelaksanaannya yang menasional otomatis beban biayanya juga besar. Menurut Kompas Kamis, 29 Januari 2010, anggaran UN tahun ini membengkak menjadi 593,1 milyar. Anggaran itu membengkak karena pelaksanaan UN meliputi SD, SMP, SMA, paket A,B,C dan juga UN utama dan UN ulangan. Lalu, karena dananya tidak cukup, Mendiknas meminta Menag untuk ikut urun dana.

Permasalahan kedua dalam pelaksanaan UN adalah kecurangan. Sekalipun percaya bahwa Tuhan itu ada, dan malaikat pencatat amal juga ada masih banyak yang berbuat curang. Mungkin karena menganggap ini dosa kecil. Jika didesak adanya kecurangan, pemerintah hanya mengatakan akan mencoba menguranginya melalui pelaksanaan yang lebih kredibel. Caranya seperti apa ? Seperti dilaporkan Kompas edisi di atas, Mendiknas mengatakan akan meminta Gubernur, Bupati dan Walikota untuk menyelenggarakan UN yang jujur dan kredibel (La, kalo cuma begini semua juga bisa dan dari dulu memang pekerjaan pejabat atas cuma “menghimbau dan mengharap”.

Perguruan tinggi atau lembaga independen bahkan pak polisi pun diturunkan untuk mengawasi jalannya UN. Anak-anak yang mau UN dan para guru pengawas sudah dicap “tidak jujur” sebelum UN berlangsung. Kasihan sekali ! Kepala sekolah dikumpulkan di kantor Pak Bupati/Walikota, lalu diwanti-wanti supaya angka 100% lulus tercapai. Pak kepala sekolah yang jelas-jelas tahu kondisi muridnya pasti tidak tidur mengadakan koordinasi dengan guru-guru supaya semua anak2nya bisa lulus. Dengan berbagai cara akhirnya lulus 100%. Lalu disusunlah laporan yang sama seperti tulisan lalu.

Permasalahan ketiga adalah ternyata UN tidak mencerminkan kualitas anak-anak Indonesia secara jamaknya. Angka kelulusan meningkat tidak bunyi apa-apa, tatkala kemampuan anak-anak diuji kembali di level internasional. Yang pintar cuma terkonsentrasi di kota-kota besar. Dan ini wajar, karena kota adalah pusat informasi dan pusat pembangunan.

Lalu apa keuntungan UN ? Ya….mungkin keuntungan untuk pejabat yang mengurusnya, atau percetakan yang mencetak lembar soal dan jawaban, atau dulu di salah satu media mantan wapres kabinet lalu pernah mengatakan murid-murid jadi rajin belajar dengan adanya UN, atau UN sebagai alat evaluasi (ini yg sering disebut-sebut juga oleh pejabat sebagai nilai positif UN, padahal sebagai alat tentunya tidak bernilai apa-apa jika tidak bisa berfungsi baik).

Saya kebingungan mencari keuntungannya, dan malah yang lebih banyak kelihatan hanya masalah atau akibat buruk yang muncul. Dalam persidangan DPR komisi X entah dengan alasan apa tetap menyetujui pelaksanaan UN.

Seandainya pemerintah merasa wajib mengevaluasi pelaksanaan pendidikan di Indonesia,  bagaimana kalau dibuat semacam survey saja? Tidak semua sekolah ikut serta, semacam survey yang sering diadakan oleh BPS. Survey untuk mengukur kualitas hidup manusia Indonesia misalnya. Berapa sekolah yang mesti diikutkan dalam survey kualitas pendidikan, dan bagaimana sistem pelaksanaannya, serahkan kepada BPS atau pakar-pakar statistik.

Adapun evaluasi belajar secara keseluruhan tetap dilakukan di level sekolah. Soal-soal ujian disusun oleh sekolah berdasarkan standar daerah atau standar nasional. Dengan model ini evaluasi akan berjalan mandiri di sekolah.  Lalu, bagaimana jika soal-soal sekolah ternyata kurang bermutu ? Anak-anak tetap akan menjalani seleksi masuk SMP atau SMA berdasarkan nilai raport dan Ujian Akhir sekolah, dan atau ujian masuk sekolah. Sehingga tidak akan ada kata malas belajar sebab mereka tetap harus berkompetisi memperoleh nilai-nilai ulangan yang baik dan nilai ujian akhir yang tinggi supaya bisa masuk sekolah yang juga baik. Keputusan meluluskan atau tidak diserahkan kepada sekolah.

Dengan model survey yang terstandar bukankah pemerintah juga bisa memetakan secara akurat kualitas pendidikan tanpa harus memaksa sekolah melakukan kecurangan. Tentu saja survey standar yang dimaksud adalah survey yang dapat mewakili keragaman populasi dan keheterogenan sekolah di Indonesia.

Karena metode survey, soal-soal UN dapat dibuat menyerupai model tes PISA atau TIMSS yang bersifat internasional. Dan pemerintah tidak usah beralasan tidak mampu membuat soal-soal seperti itu karena menghabiskan kertas🙂

Sebagai perbandingan soal UN anak SD di Jepang untuk pelajaran matematika A (matematika teori), jumlah soal 9 tertuang dalam 17 lembar, dan matematika B (aplikasi), jumlah soal 6 dan disusun dalam 24 halaman kertas yang tidak bolak balik.

Jadi, jika mau buang duit dan menghabiskan anggaran, negara dengan mudah melakukannya dengan mengeluarkan kebijakan “buang uang”, tetapi jika negara memihak rakyat dan memikirkan penghematan, maka semestinya mengeluarkan kebijakan yang “cerdas”.

  1. Heheh… Seneng baca tulisan Bu Murni yang berapi-api gini. Tapi pertama, dikit ralat ya, Bu. Untuk SMP dan SMU, namanya tetep UN. Paling tidak, itu yang saya tahu (kasih tau kalo saya yang salah, ya, hehe). Sedangkan untuk SD, memang namanya sejak awal UASBN. Dan ada beberapa perbedaan antara UN dengan UASBN. Salah satunya adalah, untuk UASBN, soalnya tidak seluruhnya dibuat oleh pemerintah pusat. Hanya sebagian. Sementara sebagian lagi dibuat oleh daerah yang tentu saja akan menyesuaikan dengan keadaan di daerahnya masing-masing. Yah, jadi di daerah saya ini yang masih termasuk memprihatinkan dan jurangnya soangat besar dengan di Jakarta (tetangga sekolah saya ada Bu 120 siswa ditangani oleh satu guru yang memecah kelasnya jadi 3 waktu masing masing 45 anak, 45 anak, dan 30 anak. Bayangin 30 anak yang dapet shift terakhir itu kualitas pembelajarannya seperti apa) bisa disesuaikan. Selain itu, batas kelulusannya pun ditentukan oleh sekolah masing-masing.

    UASBN ini akan dimulai besok hari, doakan kami, yaaa….

    Ya, Bu. Memang kalau udah ngebahas masalah beginian, rasanya guru sudah kelelahan. Kita protes, dibilang gak mau kerja keras. Beberapa hari yang lalu saya menoton dialog di TV tetang kelulusan UN SMU yang turun. Salah satu guru bilang, tahun kemarin, kalau mereka speak up, kenaikan jabatannya ditunda. Sang guru bilang di SMU mata pelajara Sosiologi yang banyak gak lulus. Sebab guru sosiologi itu gak ada yang lulusan sosiologi. Lah orang jurusan sosiologi aja baru pada dibuka untuk keguruannya. Jadi selama ini, mata pelajaran itu dipegang oleh guru yang bersedia aja. Kalo gurunya aja gak menguasai, lah gimana anaknya? Gak heran kalau pada jatuh nilainya. Dan itu di Jakarta. Saya yang kelas bejibun 120 anak itu gak jauh dari Jakarta, tempat Bu Murni sendiri, Bogor. Bagaimana di daerah? Saya gak bisa ngebayangin.

    Dua tahun yang lalu, adik saya jatuh sakit dan dilarikan ke RS dua hari sebelum UASBN. Dia pingsan di kamar mandi. Katanya kelelahan dan stres. Padahal kami sudah melarangnya untuk belajar, tapi dia nekad bangun tengah malam saat kami terlelap untuk kembali belajar. Di RS, kami menghubungi sekolah tentang emungkinan adik saya masih harus dirawat saat UASBN dimulai. Tau gak, katanya adik saya mungkin harus melaksanakannya di RS. Dan saya memang melihat berita, anak-anak dengan infus di tangannya mengerjakan UN. Saya bertanya-tanya, inikah yang dimaksud pendidikan untuk semua? Tapi untungnya kebijakan ini sudah diperbaiki dan anak yg sakit mendapat waktu untuk susulan.

  2. @Bu Alfi : Wah, terima kasih atas koreksinya dan kelengkapan ceritanya. Duh, miris sekali ada anak2 lagi diinfus masih harus ikut ujian.
    Saya dulu langganan kena typhus sebelum EBTA SMP, jd saya ikut ulangan di UKS sekolah ditemani mamak saya karena bolak balik mau muntah hehhehe…la kebayang yg diinfus. Bisa sy bayangkan rasanya, soalnya dulu bolak balik diinfus jg.Itu masa jadul, 80-an.

    Btw, Bu Alfi, saya dengar gaji guru di Jkt cukup besar, dan banyak yg mau jadi guru di sana. Kenapa ndak dialokasikan saja guru2nya u bantu sekolah yg 120 anak ditangani satu guru itu, ya ?

    Lalu, model ujian yg dibuat sekolah sudah OK menurut saya, tp asumsinya harus ada standardisasi pengajaran dulu ya.

    Mudah2an sukses UASBN-nya besok.
    Tulisannya akan saya koreksi. matur nuwun

    Dan supaya ndak sampe stress dan pingsan kayak adiknya Bu Alfi, mending pake sistem survey saja.

  3. Saya punya kenalan beberapa Guru di SD negeri dan SMU di kota saya, Salah satu bercerita bahwa suara usulan dari Guru jarang medapat tanggapan di kalangan atas(pejabat misalnya), paman saya juga adalah seorang guru SD di gunung kidul, bangunan sekolah nya masih sangat memperihatinkan… padahal hanya berjarak beberapa km dr jogja apalagi yang di pedalaman.

    Terakhir saya berkunjung ke daerah imogiri bersama seorang kenalan saya seorang LSM dari belanda, bahkan LSM tersebut sudah punya beberapa SD dan TK yang lebih layak untuk di pakai belajar padahal dalam UU sudah di jelaskan bahwa sarana pendidikan seharusnya adalah tanggung jawab pemerintah.

    saya jadi prihatin jangan2 Sekolah di Indonesia hanya sebagai MEsin Cetak sahja,

    aduh maap kepanjangan,
    raka

  4. maksud saya di atas mesin cetak ijasah

  5. hajimemashite bu/mbak Murni…
    Terus terang saya baru menemukan wp mbak murni semalam,sangking menariknya ngga kerasa sampai tengah malam membacanya.Pagi inipun saya masih penasaran dgn topik yg ada.
    Setuju banget tuh kalo UN hanya survey toh kalo ngga salah pejabat atas bilang di TV beberapa waktu lalu kalo tujuan positif diadakan UN salah satunya untuk mengetahui kualitas dari sekolah2x yg ada.Nah..kalau begitu jadi kenapa UN ngga dijadikan survey (seperti ide mbak murni)terlebih dahulu agar pemerataan fasilitas pendidikan dari pemetaan sekolah yg ‘bermasalah’ di bereskan
    terlebih dahulu.jika sudah merata/standar terpenuhi diseluruh pelosok tentunya anak sekolah(SD,SMP,SMA)ngga patah arang dengan hak mendapat kelanjutan pendidikan dari negara.Secara.. mereka akan lebih siap menggapai nilai standar walau kemungkinan terburuk masih ada.
    Kebetulan anak saya minggu ini sedang UASBN(SD) juga.Untuk IPA & MTK ndak begitu masalah baginya bahkan jadi pelajaran favorit mungkin karena memori indahnya pernah merasakan bermain dengan sansuu yang bersahabat dan bergembira dengan rika selama tinggal di jepun.Tapi kalau bhs Ind,jujur agak khawatir.bagaimana ngga mbak,lah wong sekolah2x yg ada lebih bangga ber cas cis cus bahasa bule jadi anak2x belum merasakan benar bercanda dengan bhs ibunya sendiri he..he..he..
    Mbak Murni ini aset negara utk menunjang pendidikan ditanah air juga loh,di do’akan cepat jadi hakase-nya supaya menyumbangkan ilmunya ditanah air
    salam

  6. sepertinya para penentu kebijakan tidak mengenal Indonesia ya Bu, harus kita akui bahwa Indonesia bukan hanya Jawa, Sumatera dan kota-kota besar lainnya.
    dulu sebelum UN menjadi senjata pamungkas kelulusan siswa, kecurangan tidak semarak akhir-akhir ini.
    memperhatikan tulisan Ibu, sepertinya kita perlu lembaga lain yang memetakan kekuatan, kualitas suatu sekolah
    DPR sudah tidak bisa dipercaya untuk mengembalikan pendidikan kepada esensi pendidikan itu sendiri. Justru pendidikan telah menciptakan mental-mental korup… sedih ya Bu

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: