murniramli

Bagaimana kalau sistem UN seperti ini ?

In Administrasi Pendidikan, Manajemen Sekolah, Pendidikan Dasar, Pendidikan Indonesia, Pendidikan Menengah, Pendidikan Tinggi, Penelitian Pendidikan on Agustus 16, 2010 at 2:00 am

Sebelum mulai berkicau, saya perlu menegaskan bahwa tulisan ini sekedar pemikiran yang boleh dipikirkan mendalam, boleh juga dianggap sebagai angin lalu🙂

Teman saya dari Indonesia melaporkan bahwa dia kesulitan mencarikan anaknya sekolah dasar negeri di Indonesia sekembalinya dari Jepang. Kesulitan tersebut terutama karena dia ingin anaknya bersekolah di sekolah negeri yang mutunya bagus. Hal lain yang membingungankannya adalah adanya tiga macam sekolah dasar di Jakarta yang ditemuinya yaitu SBI (Sekolah Bertaraf Internasional), SSN (Sekolah Standar Nasional), SR (Sekolah Reguler). Untuk penamaan sekolah-sekolah tersebut terutama SSN dan SR saya koreksi mengacu pada PP Standar Nasional Pendidikan no 19 th 2005. Yaitu, SSN semestinya disebut Sekolah Mandiri (SM ?) dan SR semestinya disebut Sekolah Standar (SS ?). Atau karena penamaan tidak diatur jelas dalam PP bersangkutan, apa saja bolehlah🙂

Sekarang apa kaitannya pengelompokan sekolah dengan UN ?

Hasil UN 2010 yang diumumkan April lalu menunjukkan hasil yang katanya kurang memuaskan karena angka kelulusan jeblok. Menurut DIKNAS, SMP yang 100% siswanya tidak lulus ada 561 buah, tersebar di Jawa Tengah (105 sekolah), Jawa Timur (54), DKI Jakarta (51), Gorontalo (47), Kalimantan Barat (34), Banten (27), Nusa Tenggara Timur (26), Maluku Utara (24), dan Papua (18). Sebaliknya jumlah SMP dengan kelulusan 100% sebanyak 17,852, dan total jumlah SMP (swasta dan negeri) sebanyak 43,666 sekolah.

Sekarang kita ambil contoh kasus DKI Jakarta yang notabene menjadi barometer pendidikan Indonesia. Ada 51 sekolah, yaitu 45 sekolah swasta dan 6 negeri yang tidak bisa meluluskan semua siswanya. Ketidaklulusan 100% siswa adalah sebuah pertanyaan dan kebingungan besar. Apakah siswa sama sekali tidak belajar ? ataukah soal UN memang sangat sulit bagi mereka ?

Kembali ke permasalahan sekolah yang beragam di atas. Sekolah-sekolah peserta UN secara alami sudah berbeda dari segi mutu siswa, guru, dan proses belajarnya. Dengan model ujian yang diterapkan sama, jelas hasilnya akan sangat berbeda.

Ibaratnya seperti muslim saja. Kewajiban yang dibebankan kepada yang kaya dan miskin sama. Semuanya harus sholat, harus zakat, harus puasa, dan jika sanggup naik haji.Tetapi ujian yang mereka terima dalam hidup tidaklah sama. Orang kaya tentunya mengalami ujian berat pada masalah harta yang dipunyainya. Sementara orang miskin, ujian yang akan diberikan adalah ujian apakah dia tetap beriman dalam kefakirannya.

Oleh karena itu, dengan fakta sekolah-sekolah yang berbeda, semestinya tingkatan UN pun dibuat berbeda. Semisal ada UN 1, UN 2 dan UN 3 dengan level 3 sebagai level tertinggi (advance). Siswa-siswa yang lulus UN 1 dapat melanjutkan untuk mengambil UN 2, dan jika lulus selanjutnya lanjut ke UN 3. Dapat pula siswa yang merasa mampu langsung mengambil UN 3, dan kalau dia gagal dapat mengambil UN 2 atau UN 1.

Lalu apa konsekuensinya dengan lulus UN 1, UN 2 dan UN 3 ? Konsekuensinya adalah pada seleksi penerimaan sekolah lanjutan.

Karena SD dan SMP adalah termasuk dalam program wajib belajar, maka pelaksanaan UN di SD sebenarnya hanya untuk menilai kemampuan siswa didik, dan bukan penentu kelulusan. Semua siswa yang lulus memiliki peluang yang sama untuk memasuki SMP manapun. Model di atas kurang tepat diterapkan di SD.

Model ujian seperti di atas dapat mulai diterapkan di SMP sebab lulusan SMP akan berkompetisi memasuki SMA. Pada level SMA, sekolah-sekolah pun perlu dikategorikan berdasarkan kemampuan siswa dan gurunya (bukan fasilitas). Parameter mudahnya adalah hasil UN di SMA dan angka melanjutkan ke PT. Oleh karena itu sekolah-sekolah SMA akan terbagi menjadi tiga lapisan, yaitu SMA -A untuk lulusan UN 1, SMA- B untuk lulusan UN 2 dan SMA -C untuk lulusan UN 3. Standar kategori SMA dapat ditetapkan oleh pusat, dan proses pengkategorian berlangsung di level provinsi.

Model di atas menjadikan proses pemilihan sekolah bebas tetapi terbatas. Artinya siswa yang lulus UN 1, bebas memasuki sekolah di kategori  SMA -A, tetapi terbatas pada kategori ini saja.

Di level SMA, pemodelannya dapat dilakukan sama dengan asumsi PTN juga perlu dikelompokkan menjadi 3 kategori, atau bisa juga pengelompokan bukan berdasarkan PTN, tetapi berdasarkan major.

Misalnya siswa-siswa SMA yang lulus UN-3 dapat memilih ke PTN kategori C, sementara lulusan UN-2 dapat memilih PTN kategori B, dan lulusan UN-1 tidak dapat langsung mengikuti ujian masuk perguruan tinggi tetapi diarahkan untuk mengambil kursus bekerja atau dapat mengikuti Ujian Masuk Perguruan Tinggi setelah setahun menjalani persiapan.

Dengan model seperti di atas, memang pendidikan nasional perlu diseragamkan standarnya di level pendidikan dasar, dan kompetisi bebas mulai dibuka pada level pendidikan menengah.

Kelemahan model adalah pengkotak-kotakan di level pendidikan menengah dan tinggi antara institusi elit dan non elit. Sebenarnya secara alami fakta elit dan non elit sudah berlangsung, model di atas hanya menegaskan saja. Kelemahan lain adalah tidak membuka kesempatan lebar kepada semua lulusan pendidikan menengah untuk mengakses pendidikan tinggi secara bebas. Masalah lain akan muncul pada pembiayaan yang membengkak, sebab ada kemungkinan seorang peserta akan mengambil dua atau tiga kali ujian. Untuk mengantisipasi ini, maka perlu seleksi ketat di sekolah tentang level ujian yang sebaiknya diambil siswa. Misalnya siswa yang benar-benar excellent secara akademik tidak lagi diarahkan untuk mengambil UN 1 dan UN 2, tetapi langsung UN 3.

Pendidikan adalah sebuah hak yang mesti dinikmati sama memang oleh semua warga negara. Di level pendidikan dasar hal itu bisa diciptakan jika pemerintah konsisten dengan definisi dan pelaksanaan wajib belajar. Tetapi di level pendidikan menengah dan pendidikan tinggi, pendidikan menjadi sebuah hak yang bersyarat. Sudah menjadi fakta alami bahwa sejak dulu yang dapat memasuki dan mengikuti pendidikan tinggi adalah orang-orang yang berkemampuan akademik memadai.

Tetapi tetap saja, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi adalah terbuka untuk semua lapisan masyarakat tanpa membedakan golongan, status, kekayaan, dan agama. Kedua jenis pendidikan ini hanya menjadi tidak terbuka berdasarkan kemampuan akademik pesertanya.

Bagaimana ? Apakah bisa UN dimodelkan seperti di atas ? Karena ini hanya model-modelan maka tak ada kewajiban untuk mendiskusikannya secara berlebihan. Namun, karena ini boleh dibilang sebuah keisengan,  siapa saja berhak mengernyitkan dahi dan menolaknya mentah-mentah🙂

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: