murniramli

Unifikasi Biaya Pendidikan di Perguruan Tinggi Negeri

In Administrasi Pendidikan, Manajemen Pendidikan, Pendidikan Indonesia, Pendidikan Menengah, Pendidikan Tinggi, Penelitian Pendidikan on Februari 7, 2012 at 2:24 am

Angka partisipasi pendidikan menengah di Indonesia masih sangat rendah (kira-kira 60%) dibandingkan dengan negara-negara maju, atau bahkan dengan negara tetangga di kawasan Asia Tenggara. Angka partisipasi pendidikan tinggi lebih parah lagi, hanya sekitar 26%.   

Beberapa hal harus dikembangkan untuk meningkatkan angka partisipasi pendidikan menengah, yaitu penambahan jumlah kelas dan pembangunan sekolah baru. Program “Satu desa atau satu kecamatan satu SMA/SMK/MA” perlu diselenggarakan, dengan mempertimbangkan potensi kuantitatif calon siswa yang akan diterima. Selain dari segi bangunan fisik, karena kebanyakan siswa lulusan SMP tidak dapat melanjutkan ke SMA/SMK karena alasan ekonomi, maka pemerintah perlu mencanangkan beasiswa dan subsidi yang tepat sasaran. Program beasiswa seperti BOS sudah dilaksanakan, namun di beberapa tempat menjadi tidak efektif karena adanya “penyunatan-penyunatan”. Ini  mengharuskan pemerintah untuk mengawal perjalanan bantuan tersebut hingga tiba ke tangan yang berhak tanpa ada “sunatan”.

Karena tidak termasuk dalam program wajib belajar, maka upaya untuk mendongkrak AP SMA/SMK tidak dapat disandarkan pada anggaran pemerintah saja. Dukungan dari pihak swasta, baik berupa pembangunan sekolah-sekolah swasta, maupun pemberian beasiswa perlu lebih diaktifkan. Sayangnya, pada kenyataannya, banyak sekolah swasta yang mengap-mengap dalam operasionalnya, dan luput dari pantauan pemerintah. Apabila tidak ada kebocoran dalam anggaran, maka sebenarnya pemerintah dapat memberikan bantuan lebih besar kepada sekolah-sekolah swasta. Tetapi, sayangnya, penyakit korupsi dan gila uang sudah menjadi penyakit yang sepertinya tidak dapat disembuhkan, dan hanya akan berhenti jika pelaku-pelakunya sudah masuk ke dalam tanah.

Bagaimana dengan perguruan tinggi? Tampaknya cukup sulit mendongkrak angka partisipasi pendidikan tinggi, karena sebagian besar rakyat semakin berat mengirim anaknya ke bangku-bangku kuliah dengan sistem otonomi PTN saat ini. PTN mendapatkan keleluasaan untuk menetapkan uang masuk dan SPP. Banyak universitas yang menetapkan uang masuk sungguh tinggi, yang hanya dapat dibayar oleh sebagian kecil penduduk di negeri ini. Bahkan, biaya pendidikan di beberapa universitas negeri di tanah air lebih tinggi daripada biaya di beberapa negara besar, seperti Cina dan India.

Biaya pendidikan tinggi di Nagoya University (universitas terbaik ke-5 di Jepang) sebesar kurang lebih 17 ribu yen untuk aplikasi, 282 ribu yen untuk pendaftaran (uang masuk), dan 535.800 yen untuk SPP per tahun. SPP untuk S1 dan S2, S3 sama besarnya per tahun, demikian pula dengan uang masuk, dan hanya berbeda pada uang aplikasi (S2 dan S3 sebesar 30 ribu yen). Dengan kurs 1 yen = 117 rupiah, maka total biaya pendidikan untuk S1 (4 tahun) sebesar 2.442.200 yen atau sebesar 285.737.400 rupiah. Total biaya pendidikan untuk S2 sebesar 1.383.600 yen atau 161.881.200 rupiah. Adapun biaya kuliah S3 sebesar 1.919.400 yen atau setara dengan 224.569.800 rupiah. Dengan pendapatan supir taxi di Jepang sebesar 192.000 yen per bulan, anak supir taksi pun masih bisa mengenyam pendidikan tinggi di universitas negeri ternama (link tentang gaji di Jepang, dapat dilihat di sini). Biaya pendidikan di seluruh universitas negeri di Jepang telah diunifikasikan, sehinga kuliah di universitas negeri manapun, biayanya sama.

Jika kita bandingkan dengan tuition fee di India, yang belakangan ini banyak mendapat sorotan karena pendidikan tingginya telah melahirkan ilmuwan dan teknisi-teknisi handal yang diincar dunia, maka kita akan lebih miris lagi karena murahnya biaya pendidikan tinggi di sana. Di salah satu universitasnya, yaitu University of Delhi, ditetapkan bahwa setiap mahasiswa asing yang ingin masuk program undergraduate harus membayar sekali US$300 (ini mungkin sama dengan uang masuk), US$400 untuk graduate, dan US$500 untuk riset unggulan. Lalu, setiap tahunnya, mahasiswa asing diwajibkan membayar US$100, dan adapun tuition-nya adalah Rs. 6000-6500 (tergantung fakultasnya). Jika 1 rupee = 183 rupiah, maka tuition per tahunnya sebesar 1.098.236 -1.189.796 rupiah. Biaya total yang diperlukan untuk menyelesaikan S1 (kurs dollar sebesar Rp 8979 , dan dengan tuition fee tertinggi) adalah Rp 11.044.484. Untuk menyelesaikan S2 (2 tahun)  dibutuhkan biaya sebesar Rp 9.562.792  dan S3 (3 tahun) membutuhkan biaya sebesar Rp 10.752.588. Penjelasan tentang tuition fee di University of Delhi dapat dilihat di sini.

Mari kita bandingkan dengan biaya pendidikan di universitas negeri di tanah air, dan kita ambil contoh biaya pendidikan di UNDIP untuk mahasiswa yang masuk melalui jalur mandiri (data 2011). Komponen biaya pendidikan S1 yang tertera dalam situs Ujian Mandiri UNDIP adalah sbb : 1) SPMP (Sumbangan Pengembangan Manajemen Pendidikan) dibayarkan sekali dengan besaran yang berbeda tergantung prodi. Kisarannya adalah Rp 5 juta hingga Rp 100 juta. 2) SPP yang dibayar per semester sebesar Rp 750.000- Rp 2,1 juta. 3) SPI (Sumbangan Pembangunan Institusional) yang dibayar di awal masuk sebesar Rp 5 jt . 4) PRKP atau biaya praktek yang dibayar per semester dengan kisaran Rp 125.000 hingga Rp 1 jt. Sehingga untuk menyelesaikan studi S1 (asumsi SPP dan PRKP selama 8 smt), dibutuhkan biaya Rp 17 jt (asumsi semua biaya min) hingga Rp. 129 jt (asumsi semua biaya max).

Perhitungan di atas bukan biaya untuk mahasiswa yang masuk melalui jalur SMPTN. Adapun perhitungan biaya pendidikan untuk mahasiswa SMPTN Jalur Undangan dan Tertulis dapat dilihat di sini. Berdasarkan data tsb, komponen biaya tetap sama, namun besarannya berbeda. 1) SPMP berkisar antara Rp 5 jt hingga Rp 25 jt. 2) SPP sebesar Rp 750.000,-/smt; 3) SPI sebesar Rp 2,25 jt, dan 4) PRKP berkisar antara Rp 125.000,- hingga Rp 1 jt. Berdasarkan data-data ini, maka biaya kuliah S1 bagi mahasiswa SMPTN berkisar antara Rp 14.250.000,- hingga Rp 41.250.000,- (asumsi 8 smt).

Apabila kita ambil satu sample lagi, misalnya Universitas Indonesia, saya kutipkan dari sini sebagai berikut (pembiayaan 2010) :

Universitas Indonesia menerapkan tiga komponen biaya pendidikan yaitu, 1) BOP (Biaya Operasional Pendidikan) sebesar Rp 5 jt untuk S1 IPS dan Rp 7,5 jt untuk S1 IPA dibayar per semester, 2) DKFM (Dana Kesejahteraan Fasilitas Mahasiswa) sebesar Rp 100.000/semester, 3) UP (Uang Pangkal) sebesar Rp 5 jt, Rp 10 jt dan Rp 25 jt (berbeda tergantung fakultas) dibayar di semester I tahun I,  dan 4) DPP (Dana Pelengkap Pendidikan) sebesar Rp 600.000 dibayar pada semester I tahun I.

Jadi, dengan demikian total biaya pendidikan S1 sangat tergantung pada prodi yang dipilih, namun jika hendak dihitung secara kasar, kisarannya adalah  Rp 46,4 jt (asumsi uang SPP terendah dan uang pangkal Rp 5 jt) hingga Rp 86,4 jt (uang pangkal dan SPP max). Perhitungan ini adalah perhitungan dengan masa kuliah 4 tahun (8 semester), dan tidak memperhitungkan adanya potongan untuk keluarga miskin.

Besar tidaknya biaya pendidikan tinggi di suatu negara, memang harus dihitung dan dibandingkan dengan biaya hidup dan pendapatan rata-rata penduduknya. Kita tidak dapat mengatakan biaya pendidikan di India lebih rendah daripada di Indonesia jika hanya melihat nominal saja, dan tanpa melihat pendapatan penduduk India. Namun, misalnya, seorang calon mahasiswa internasional dari negara non India dan Indonesia, ketika dihadapkan pada beberapa opsi pendidikan tinggi di kedua negara, jika hanya mengukurnya dengan biaya saja, tentu dia akan memilih India ketimbang Indonesia. Namun, jika ada pertimbangan lain, semacam spesifikasi ilmu yang akan ditekuni, faktor budaya dan agama, pilihan akan menjadi sangat subjektif, dan Indonesia kemungkinan akan menjadi pilihan.

Perguruan tinggi di Indonesia menunjukkan perkembangan yang sangat pesat dengan pemberlakuan sistem otonomi perguruan tinggi. Masing-masing PTN memiliki kebebasan dalam menetapkan biaya pendidikan dan mengelola fakultas/jurusan/prodi. Dari sisi konsumen, sebenarnya hal ini adalah “jualan” yang menyediakan banyak pilihan. Namun, selalu yang menjadi sasaran “beli” adalah yang bagus kualitasnya dan biayanya terjangkau. Universitas-universitas negeri yang menjadi the best five di tanah air bersaing dalam hal ini. Apabila orang tua sebagai pihak yang akan mendanai perkuliahan anak-anaknya tidak memiliki pertimbangan jauh tidaknya tempat (artinya, tidak ada pandangan anak harus kumpul dengan keluarga), maka tentu pilihan universitas berkualitas tinggi dengan biaya terjangkau yang akan menjadi prioritas. Namun, ada kecenderungan pandangan suku-suku tertentu yang menginginkan anak harus selalu berkumpul dengan orang tua.

Persoalan utamanya sekarang adalah dari kurang lebih 230 jt penduduk negeri ini hanya kurang lebih 20-25% per tahun yang saat ini menduduki bangku kuliah. Dari jumlah tsb, jika semuanya selamat meraih gelar S1, maka Indonesia akan memiliki kurang lebih 57,5 jt jiwa SDM handal  (setelah 4 th) dari segi minimum qualification-nya. Ini sekali lagi adalah hitungan kasarnya. Dan andaikan pasar kerja di Indonesia hendak diisi sebagian besar oleh lulusan Perguruan Tinggi, maka tentu harus ada upaya mendongkrak angka partisipasi perguruan tinggi.

Beberapa waktu yang lalu, muncul ide unifikasi biaya pendidikan di perguruan tinggi. Makna unifikasi dapat diinterpretasikan secara beragam, dan ada beberapa opsi sbb :

1) Uang SPP seluruh universitas negeri di Indonesia ditetapkan sama.

2) Biaya praktek ditiadakan dan disatukan dengan SPP, dan kemudian uang SPP ditetapkan sama seluruh universitas negeri di Indonesia

4) Uang masuk ditetapkan sama.

5) Uang sumbangan seperti SPMP, UP, DPP dan SPI digabungkan sebagai uang masuk PTN dan diseragamkan di seluruh universitas negeri di Indonesia.

6) Biaya pendaftaran disamakan di seluruh universitas negeri.

Tentu saja, masing-masing opsi memiliki kelemahan dan keunggulan. Oleh karena itu semua petinggi universitas harus duduk bersama, dan menyampaikan secara transparan bagaimana pemetaan biaya dan operational cost di masing-masing institusinya. Sebab, penetapan biaya pendidikan tinggi harus berdasarkan pada kebutuhan dan biaya yang akan dikeluarkan. Keterbukaan pembiayaan intern kampus akan lebih memudahkan pemerintah dalam mengambil kebijakan unifikasi biaya pendidikan di perguruan tinggi.

Unifikasi biaya pendidikan tinggi tidak saja dapat meningkatkan angka partisipasi (jika biaya pendidikan dapat ditekan sedemikian rupa), pun dapat lebih menawarkan opsi yang lebih elegan, yaitu kualitas pendidikan. Maksudnya, dengan biaya pendidikan yang sama, maka boleh dikatakan, masing-masing universitas negeri memiliki modal dana yang sama untuk berkembang. Sekarang, unggul tidaknya universitas akan dinilai berdasarkan kemampuannya mengelola dana yang sama tersebut untuk menjadi lebih maju (tentunya tetap saja tidak akan fair, karena dari sononya sudah ada penyebaran dosen dan calon mahasiswa yang tidak fair. Maksudnya, dosen dan mahasiswa unggul berkumpul di universitas negeri yang sudah top dari sononya). Unifikasi dari segi pembiayaan tidak otomatis bermakna unifikasi dalam hal seleksi penerimaan mahasiswa. Setiap universitas berhak menetapkan sistem skoring dan seleksi yang ketat, supaya input mahasiswa yang masuk pun berkualitas. Dan dengan sistem ini, akan berlangsung keadilan, karena akan ada batasan-batasan kapasitas tampung sebuah universitas.

Perhitungan yang saya buat di atas adalah perhitungan yang sangat kasar, sehingga tentunya akan ada selisih, apabila perhitungan dilakukan dengan cara yang lebih sistematis dan detil dengan memperhitungkan segala komponen biaya, baik yang terekspose maupun yang tidak terekspose. Biaya-biaya yang menyangkut pembayaran tambahan menyangkut administrasi, misalnya registrasi ujian, KKN, PL, dll belum dimasukkan sebagai komponen pembiayaan yang semestinya diperhitungkan.

Oleh karena itu, penelitian tentang perguruan tinggi di Indonesia perlu digagas, dan apabila sudah ada yang melaksanakannya, maka publikasi hasil penelitian perlu disebarluaskan kepada khalayak, agar semua pihak dapat urun rembug memikirkan agar pendidikan kita tidak jalan di tempat dari segi kualitas dan daya saingnya di era global ini.

  1. Tapi disisi lain, adanya sistem otonomi memudahkan universitas untuk dapat melakukan hal-hal tanpa harus terlibat dengan berbelitnya birokrasi. Contohnya di kampus saya sekarang, menurut cerita dosen saya, seharusnya meja gambar di jurusan kami (teknik sipil) bisa saja didapatkan dalam waktu satu minggu. Namun, akibat PTN kami masih belum otonom, pengadaan meja gambar tersebut memerlukan waktu yang sangat lama dan proses yang berbelit-belit. Bagaimana itu?

  2. […] Jadi, dengan demikian total biaya pendidikan S1 sangat tergantung pada prodi yang dipilih, namun jika hendak dihitung secara kasar, kisarannya adalah  Rp 46,4 jt (asumsi uang SPP terendah dan uang pangkal Rp 5 jt) hingga Rp 86,4 jt (uang pangkal dan SPP max). Perhitungan ini adalah perhitungan dengan masa kuliah 4 tahun (8 semester), tanpa memperhitungkan adanya potongan untuk keluarga miskin. (sumber:https://murniramli.wordpress.com/2012/02/07/unifikasi-biaya-pendidikan-di-perguruan-tinggi-2/) […]

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: